#Petani

Tak Ada Aturan Rafaksi Singkong Merugikan Petani

( kata)
Tak Ada Aturan Rafaksi Singkong Merugikan Petani
Petani mengeluhkan harga singkong yang anjlok. Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Anjloknya harga singkong hingga dibanderol Rp800 per kilogram membuat para petani di Provinsi Lampung mengeluh. Mereka meminta pemerintah memberikan solusi atas persoalan tersebut.

Tidak adanya peraturan dan pedoman dalam menentukan rafaksi singkong dinilai merugikan petani. Rafaksi adalah potongan berat yang diberikan penjual ketika barang yang dikirimkan rusak atau susut dalam perjalanan, atau potongan karena pada barang yang dikirim terdapat kesalahan mutu.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Wahyu Bekti Anggoro, mengaku telah mengkaji struktur pasar komoditas ubi kayu di Provinsi Lampung sejak Januari 2020 dan juga mendengarkan keterangan dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah, para akademisi, petani, kelompok tani ubi kayu di Provinsi Lampung, serta beberapa pelaku usaha tapioka. 

"KPPU melihat tidak adanya peraturan dan pedoman dalam menentukan rafaksi ubi kayu memberikan dampak negatif dan merugikan petani," kata Wahyu, Senin, 8 Maret 2021.

KPPU melihat kualitas ubi kayu petani saat ini dinilai sama oleh pabrik, baik atau buruknya ubi kayu yang dijual petani dikenakan besaran potongan rafaksi yang setara. Kondisi ini, menurut Wahyu, mendorong petani untuk memproduksi ubi kayu secara asal-asalan dan belum memenuhi umur panen.

Menurut Wahyu, KPPU juga sudah melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha industri tapioka di Provinsi Lampung. Dari pemetaan itu, ditemukan 54 perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan tapioka di Provinsi Lampung.

Kepada mereka, KPPU menemukan empat perusahaan terafiliasi dengan group yang sama. Dari perusahaan pengolahan tapioka juga teridentifikasi 71 pabrik tapioka yang melakukan kegiatan produksi di Provinsi lampung, ditemukan pula empat perusahaan yang diduga terafiliasi tersebut sedikitnya memiliki 17 pabrik dengan kemampuan produksi di atas 50% dari total produksi tapioka di Provinsi Lampung. 

KPPU sudah mengundang pelaku usaha pengolahan tapioka di Provinsi Lampung, dari enam pelaku usaha yang dimintai keterangan,  hanya dua pelaku usaha yang memenuhi undangan. Selain itu, KPPU juga sudah mengirimkan surat permintaan data kepada pelaku usaha tapioka di Provinsi Lampung, dari 54 pelaku usaha hanya tiga yang memenuhi permintaan data yang dibutuhkan.

"Secara paralel KPPU akan melakukan penelitian perkara inisiatif, dan bila ditemukan bukti permulaan yang cukup atas terjadinya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka akan dilakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut," katanya. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar