#Kesehatan#VirusKorona#NewNormal

Syarat Perjalanan Terbaru Saat New Normal

( kata)
Syarat Perjalanan Terbaru Saat New Normal
Ilustrasi. Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2020. SE itu merevisi SE Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

"Substansi pada SE Nomor 7 Tahun 2020 tidak berubah. Individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan," demikian bunyi SE tersebut dikutip Medcom.id, Sabtu, 27 Juni 2020.

Perubahan dalam SE teranyar itu mengatur persyaratan perjalanan orang dalam negeri selama masa new normal. Kini, setiap individu wajib menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah.

Syarat selanjutnya adalah menunjukkan surat keterangan uji tes polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif. Masyarakat juga bisa memberikan surat keterangan rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.

Masyarakat yang hendak bepergian dalam negeri juga bisa menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza. Surat ini diperbolehkan bagi rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tidak memiliki fasilitas PCR atau rapid test.

"Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan dalam wilayah aglomerasi," tulis SE tersebut.

Sedangkan persyaratan untuk kedatangan dari luar negeri wajib melakukan PCR saat tiba di Tanah Air. Bila tidak menjalankan PCR di Indonesia, masyarakat diperbolehkan menunjukkan hasil tes PCR dari negara keberangkatan.

"Pemeriksaan tes PCR perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada pos lintas batas negara (PLBN) yang tidak memiliki peralatan PCR. Bisa digantikan dengan melakukan rapid test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza," bunyi beleid itu.

Selama menunggu hasil pemeriksaan tes PCR, setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi khusus. Masyarakat juga bisa memanfaatkan hotel atau penginapan yang telah mendapat sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina covid-19 dari Kementerian Kesehatan.

SE Nomor 9 tahun 2020 ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada Jumat, 26 Juni 2020. Dengan berlakunya SE terbaru tersebut, SE Nomor 7 dicabut dan tidak berlaku.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar