#mudik2021#ramadan#mudiklebaran

Syarat Perjalanan Selama Pelarangan Mudik 2021

( kata)
Syarat Perjalanan Selama Pelarangan Mudik 2021
Ilustrasi mudik. ANTARA/Oky Lukmansyah


Jakarta (Lampost.co) -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Lebaran. Regulasi mengatur ketentuan perjalanan pada 6-17 Mei 2021.
 
"Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan Ramadan dan Idulfitri," bunyi SE tersebut dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis, 8 April 2021. 

Baca: Tetap Bandel Mudik Siap-siap Terima Sanksi
 
Perjalanan orang selama bulan Ramadan dan Idulfitri dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik. Pelaku perjalanan juga dikecualikan untuk sejumlah unsur.

Satgas memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan jika ada keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, dan kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal. Kemudian, ibu hamil yang didampingi oleh seorang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.
  
Sementara itu, pelaku perjalanan wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). Surat tersebut wajib dimiliki oleh pelaku perjalanan pegawai instansi pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD prajurit TNI, dan anggota Polri.
 
"Melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan," demikian bunyi aturan itu.
 
Kewajiban penyertaan SIKM juga berlaku untuk pegawai swasta, pekerja sektor informal, dan masyarakat umum nonpekerja. Pegawai mesti menyertakan surat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, serta pekerja informal masyarakat harus mendapat tanda tangan dari kepala desa atau lurah setempat.
 
SIKM memiliki tiga ketentuan. Pertama berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.
 
Screening dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif covid-19 dengan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area. Kemudian, perbatasan kota besar, titik pengecekan (checkpoint) dan titik penyekatan daerah aglomerasi oleh anggota TNI/Polri dan pemerintah daerah (pemda).
 
Sementara itu, pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Hal itu telah diatur dalam sejumlah SE.
 
Mulai dari SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi COVID-19 dan SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar