#korupsi#hukum#beritalampung

Syahroni Disebut "Kunci" Proyek di PUPR Lamsel

( kata)
Syahroni Disebut
Korupsi. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas PUPR Lampung Selatan (Lamsel) Jilid II atas terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni secara virtual, Rabu 31 Maret 2021.

Pada kesempatan itu jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan saksi dari anggota legislatif dan swasta. Para saksi itu adalah anggota DPR RI, Ahmad Bastian, jajaran direktur perusahaan swasta Gilang Ramadhan (terpidana suap fee proyek Lamsel), Rusman Effendi, Tulus Martin, Hartawan, Syaifullah, Erwan Effendi dan Tedi Arifat.

Dalam kesaksiannya, Gilang Ramadhan mengaku mulai mendapatkan proyek di Dinas PUPR Lamsel setelah kenal dengan Syahroni. Dia kerap mendapatkan pekerjaan pada 2016--2018.

Dia menilai, walaupun Syahroni saat itu bukan pimpinan di Dinas PUPR, tetapi memiliki peran cukup besar. Bahkan, terdakwa termasuk dapat mengambil kebijakan. "Saya sampaikan ingin ikut proyek Pemkab Lamsel kepada Syahroni. Dia lalu katakan harus ada setoran," ujar Gilang dihadapan majelis hakim.

Saksi juga mengaku dikenalkan kepada terdakwa Hermansyah Hamidi oleh Syahroni. Saksi lalu diminta Hermansyah agar berkoordinasi dengan Syahroni soal pekerjaan. Sehingga, dia pun mendapatkan sejumlah paket kegiatan pada 2016.

"Pada 2017 prinsipnya proses berjalan sama. Setoran terus saya berikan langsung kepada Syahroni sekitar Rp900 juta atau 21 persen dari nilai pekerjaan," katanya.

Sementara pada 2018, saksi memperoleh proyek sebesar Rp25 miliar. "Selama pekerjaan itu juga setorannya selalu saya serahkan kepada Syahroni," kata dia.

Menurut dia, setoran tersebut juga diserahkan kepada Bupati sebesar 10-15 persen dan sisanya untuk jajaran Dinas PUPR. Sedangkan 1 persen diberikan kepada panitia lelang.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar