plastik

Swalayan Masih Sediakan Kantung Plastik akan Didenda Rp25 Juta

( kata)
Swalayan Masih Sediakan Kantung Plastik akan Didenda Rp25 Juta
Antara/Akbar Nugroho Gumay Pedagang memasukkan belanjaan ke dalam tas belanjaan saat bertransaksi di Pasar Tebet Barat Jakarta Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/324479-masih-sediakan-kantung-plastik-swalayan-bisa-didenda-rp25-juta

Jakarta (Lampost.co) -- Pasar swalayan di Jakarta yang masih menyediakan kantung belanja berbahan plastik akan dikenakan sanksi. Pemprov DKI jakarta resmi memberlakukan kebijakan pelarang kantung belanja berbahan plastik hari ini.

Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Gubernur No. 142 tahun 2020. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengatur sanksi terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan swalayan, hingga pasar rakyat yang melanggar regulasi tersebut.

"Mekanisme pembinaan dan pengawasan akan dilakukan sebelum pengenaan sanksi. Pemberian sanksi dilakukan berjenjang, dimulai dari pengelola yang menerbitkan surat teguran apabila ditemukan pelaku usaha di pusat perbelanjaan yang mereka kelola tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih, Selasa, 30 Juni 2020.

Andono menambahkan bahwa pengenaan sanksi administrastif berupa teguran tertulis akan dilakukan tiga kali. "Teguran tertulis pertama berlaku selama 14 hari. Bila masih dilanggar, maka Pemprov DKI akan memberikan teguran tertulis kedua yang berlaku selama tujuh hari. Teguran tertulis ketiga akan diberikan apabila pelaku usaha masih membandel dan teguran tertulis ketiga berlaku selama tiga hari," lanjutnya.

Kemudian, sambung Andono, akan ada sanksi uang paksa jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga. "Dalam waktu 3 x 24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap Rp5 juta dengan kelipatannya sampai maksimal Rp25 juta," tegas Andono.

Andono juga menyebut sanksi terberat selanjutnya adalah pembekuan izin. Sanksi ini akan diberlakukan jika yang bersangkutan tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa. "Pencabutan izin jika tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin," ujar Andono.

 

Media Indonesia



Berita Terkait



Komentar