#HukumSengketa-Proyek

Supplier Material Proyek  Ancam Lapor Polisi

( kata)
Supplier Material Proyek  Ancam Lapor Polisi
Para supplier asal Kota Gajah Lamteng. (Foto: Wahyu Pamungkas/Lampost.co)

Gunung Sugih (Lampost.co) -- Seorang supplier material asal Kotagajah, Lampung Tengah berniat melaporkan kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di Lampung. Pasalnya, meskipun sudah melaksanakan tanggungjawab menyiapkan material, supplier tersebut tak kunjung menerima pembayaran sesuai perjanjian.

Baherman, supplier material asal Kota Gajah, Lamteng itu kepada sejumlah awak media mengatakan ia akan melaporkan RH, seorang kontraktor yang ditunjuk menjadi orang kepercayaan pemilik proyek infrastruktur di sejumlah titik se-Lampung, salah satunya Jalan Provinsi dari Bandarjaya-Mandala, Lampung Tengah. Diketahui RH merupakan saudara seorang anggota DPRD Lampung berinisial Y.

Baherman mengaku laporan ke polisi terpaksa akan ditempuh karena merasa dipermainkan. Mengingat tanggungan utang material dan biaya untuk tenaga kerja yang dipersoalkan itu sudah sejak 2017 lalu dan nilainya relatif besar, yakni mencapai Rp6 miliar.

Baherman menjelaskan, pada tahun 2017 lalu dia diajak seseorang untuk bekerjasama dalam menggarap proyek APBD Provinsi Lampung.

"Dalam kerja sama itu, saya diminta untuk mencukupi kebutuhan material, termasuk tenaga kerjanya. Karena kami saling kenal dan akrab, saya pun siap menjalankan kerjasama ini. Tentu karena ada keuntungan dari kedua belah pihak. Nah, RH adalah orang kepercayaan rekan kerja saya itu," ujar Herman, Sabtu, 21 Desember 2019.

Tetapi, ketika material dan tenaga kerja yang diminta sudah dipenuhi, pembayaran antara dia dengan rekan kerjanya tersendat. Belum ada penyelesaian hingga saat ini. "Sudah dua kali hitung-hitungan (totalan). Terbaru tiga hari lalu. Tapi belum juga dilakukan pembayaran. Alasanya selalu belum ada uang," ucapnya.

Menurut Baherman, rencana akan menempuh jalur hukum sudah terpikir sejak beberapa bulan lalu. Namun belum dilakukan karena rekan kerjanya mengutus RH untuk bertemu dan membuat janji pembayaran. Faktanya, lanjut Baherman, janji pembayaran yang disepakati pada 12 Desember 2019 terlewat dan tidak ada pembayaran.

"Janji dan janji. Ini yang membuat saya merasa dipermainkan. Saya tahu RH adalah adik dari salah satu anggota dewan Provinsi Lampung. Jadi jika masalah ini tidak selesai, saya pastikan akan menempuh jalur hukum," pungkasnya.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar