#karhutla#beritanasional

Sumsel Optimalkan Penanganan Karhutla

( kata)
Sumsel Optimalkan Penanganan Karhutla
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. (Foto: Istimewa)


Palembang (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan optimal dalam pencegahan dan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan. Pemprov segera melakukan pemadaman api bila terdapat konfirmasi titik panas dari satelit.

"Kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada api, langsung siram pakai helikopter. Sudah disiapkan sembilan unit helikopter, kita siaga terus," kata Gubernur Sumsel Herman Deru, Minggu, 9 Agustus 2020.

Herman menegaskan tidak boleh ada titik api yang dibiarkan membara apalagi dapat meluas. Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Sumsel, kata Herman, telah mengucurkan dana Rp45 miliar guna penanganan karhutla.

"Tidak ada (karhutla) yang boleh dibiarkan. Segera diatasi, untuk Ogan Ilir juga sudah dibantu. Tim di lapangan juga sudah maksimal dan optimal dalam upaya memadamkan karhutla," kata dia.

Selain menyiapkan helikopter waterboombing di Lanud Srimulyono Herlambang Palembang, Herman meminta petugas di daerah lebih sigap. Pemadaman tidak boleh bergantung pada helikopter waterboombing.

"Satgas sudah saya instruksikan jangan tunggu helikopter datang. Helikopter tetap datang tetapi harus dipadamkan secara konvensional, lakukan pencegahan dan penanganan dini," tegas dia.

Sementara itu, Danrem 044/GAPO Brigjen TNI dan Dansatgas Operasi Karhutbunla Sumsel Jauhari mengungkapkan, luas lahan gambut di Sumsel yakni 1.270.421 hektare atau 16,3 persen dari luas wilayah Sedangkan luas lahan perkebunan yakni 2,9 juta hektare.

"Mayoritas mata pencaharian masyarakat bertani dan berkebun. Umumnya mereka buka lahan perkebunan dengan membakar," ucapnya.

Ia mengungkapkan personel sudah disiapkan beserta alat utama udara yakni pesawat dan helikopter tipe MI-8 waterboombing. Sedangkan wilayah operasi ada 108 desa rawan yang tersebar di Sumsel.

Pihaknya pun melakukan sosialisasi secara massif, terutama untuk mencegah masyarakat membakar lahan. Ini dilakukan satgas darat dan TNI/Polri, pemerintah, perusahaan serta komponen masyarakat di 108 desa rawan. Lalu, monitoring dan surveillance potensi ancaman serta rutin setiap hari melaksanakan patroli darat dan udara, serta penegakan hukum yang menyadarkan dan membangun sistem.

"Termasuk menyiagakan pasukan reaksi cepat, menyiapkan sarana dan parasarana, potensi wilayah untuk siap dan tanggap bencana, melaksanakan pelatihan dan pengembangan inovasi teknologi tepat guna, dan melaksanakan optimalisasi desa tangguh/tangkal di kabupaten/kota," jelasnya.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar