#subsidiupah#subsidicovid-19

Subsidi Upah Kembali Cair, Ini Syarat Penerimanya

( kata)
Subsidi Upah Kembali Cair, Ini Syarat Penerimanya
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp1 juta bagi para pekerja terdampak pembatasan sosial di tengah pandemi covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan dirinya akan segera menerbitkan payung hukum pemberian subsidi upah. Adapun pada tahun lalu, pemerintah juga memberikan subsidi upah sebagai stimulus ekonomi imbas covid-19.

"Subsidi upah diberikan pada pekerja atau buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan yang akan diberikan sekaligus. Artinya satu kali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi Rp1 juta," kata Ida dalam konferensi pers virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

Ida mengatakan pekerja pada sektor yang terdampak kebijakan PPKM Darurat antara lain industri barang konsumsi, perdagangan, dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti, dan real estat.

Ida menjelaskan pekerja atau buruh yang akan mendapatkan subsidi upah merupakan warga negara indonesia (WNI), pekerja atau buruh penerima upah dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan yang aktif hingga Juni 2021.

Penerima subsidi merupakan peserta dengan upah di bawah Rp3,5 juta. Adapun yang upahnya di atas Rp3,5 juta, maka akan digunakan upah minimum kabupaten (UMK) sebagai batas kriteria upah, serta memiliki rekening bank yang aktif. Selain itu hanya diberikan pada pekerja di wilayah PPKM level empat sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Jadi hanya yang terdaftar hingga batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan (yang menerima subsidi upah)," jelas dia.

Senada, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berencana kembali memberikan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan. Kebijakan subsidi upah tengah digodok bersama kementerian terkait.

"Kami sekarang sedang membuat desain untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan," kata Sri.

Ia menambahkan, saat ini rencana pemberian subsidi upah masih dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Rencananya kebijakan ini akan difinalisasi dalam beberapa waktu ke depan.

Sementara bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah menambah alokasi anggaran program kartu prakerja sebesar Rp10 triliun. Dengan tambahan anggaran itu, alokasi dana program kartu prakerja mencapai Rp30 triliun.

"Jadi kita menutup yang kena PHK plus yang mengalami penurunan jam kerja. Sementara Rp10 triliun ini untuk menambah yang terkena PHK. Sedangkan bantuan subsidi upah masih akan memfinalkan dalam beberapa hari ke depan," jelas dia.

Tahun lalu pemerintah mencatat realisasi bantuan subsidi gaji/upah sebesar Rp29,81 triliun untuk 12,4 juta orang. Para penerima merupakan peserta BPJamsostek mendapatkan bantuan senilai Rp2,4 juta untuk empat bulan.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar