#subsidiupah#subsidicovid-19

Subsidi Upah hanya untuk Buruh di Zona PPKM Level 4

( kata)
Subsidi Upah hanya untuk Buruh di Zona PPKM Level 4
Subsidi upah. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah kembali memperpanjang pemberian bantuan subsidi upah (BSU) 2021 untuk para buruh atau pekerja yang terdampak pembatasan sosial di tengah pandemi covid-19.

Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan pemberian bantuan subsidi upah itu berbeda dengan yang diberikan pada tahun lalu. Bila tahun lalu insentif diberikan untuk seluruh wilayah di Indonesia, maka tahun ini hanya diberikan pada wilayah di zona PPKM level 4.

"Subsidi upah ini diberikan pada sektor yang terdampak, terutama PPKM level 4, jadi hanya diberikan pada sektor nonkritikal dan berada pada zona PPKM level 4. Jadi terbatas," kata Ida, dalam konferensi pers virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

PPKM level empat diberlakukan bagi daerah dengan kasus penularan covid-19 sangat tinggi. Kasus positifnya mencapai 150 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Pasien yang dirawat inap karena covid-19 lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kemudian, angka kematiannya lebih dari lima orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Ida mengatakan pekerja pada sektor yang terdampak kebijakan PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti, dan real estat.

Selain itu, kata Ida, bantuan subsidi upah juga diberikan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan, serta terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan) setidaknya hingga Juni 2021.

Adapun besaran subsidi upah yang diberikan yakni Rp500 ribu per bulan, selama dua bulan. Namun pencairannya diberikan sekaligus atau dalam satu kali pencairan. Sehingga pekerja akan menerima sebesar Rp1 juta.

Untuk perpanjangan program subsidi upah bagi delapan juta pekerja, pemerintah harus menambah anggaran sebesar Rp8,8 triliun.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar