#ekonomi#kemenkeu

Sri Mulyani Dinilai Mampu Kelola Kebijakan Fiskal di Tengah Pandemi

( kata)
Sri Mulyani Dinilai Mampu Kelola Kebijakan Fiskal di Tengah Pandemi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok AFP


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima penghargaan 'Parasamya Anugraha Dharma Bhakti Upa Bhaksana' dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Penghargaan ini diberikan atas kinerja Sri Mulyani dalam mengelola kebijakan fiskal yang berkeadilan selama pandemi covid-19.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan kepada individu yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa konsisten pada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan melalui kepemimpinannya. Penghargaan ini menunjukkan kerja keras yang dilakukan tidak hanya bagi stabilitas ekonomi dalam negeri, tapi juga dunia.

"Saya dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Bhakti Upa Bhaksana yang diberikan Universitas Negeri Sebelas kepada saya," kata Menkeu dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dilansir di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2022.

Sri Mulyani menyatakan covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi seperti musim dingin yang muram dan beku mencekam dunia. Tak hanya memberikan dampak pada aspek kesehatan saja, tetapi pandemi juga telah memberikan tekanan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kehidupan seluruh umat manusia.

"Sebuah pepatah yang sangat sesuai dalam menggambarkan suasana saat ini. No matter how long the winter, spring is sure to follow. Betapapun lamanya musim dingin, yang beku, gelap, murung dan mencekam, musim semi yang ceria pasti akan datang," ungkapnya.

Kemudian pemerintah dengan cepat merespons penanggulangan pandemi. Pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 2/2020, sehingga ruang untuk kebijakan fiskal, moneter, dan sistem keuangan yang extraordinary menjadi responsif dan fleksibel menghadapi tantangan yang rumit dan genting. 

Selain itu, melalui APBN pemerintah juga meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah pemerintah ini membawa dampak yang baik bagi Indonesia. Kebijakan APBN yang fleksibel, adaptif dan responsif namun tetap prudent dan akuntabel memberikan hasil yang baik. 

"Fleksibilitas dan responsivitas APBN telah mampu memulihkan ekonomi pada 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,69 persen. Pemulihan ekonomi yang terjadi ini juga mampu membawa tingkat kemiskinan kembali ke level single digit menjadi 9,71 persen per September 2021," ujar dia.

Meskipun di tengah pandemi, ia menyebut bukan berarti reformasi struktural akan ditunda, justru ini menjadi momen yang baik. Reformasi dijalankan untuk menangani masalah fundamental, seperti penguatan kualitas sumber daya manusia, kemudahan berusaha, serta hilirisasi dan transformasi ekonomi.

"Setiap masa selalu ada tantangannya, setiap tantangan selalu ada jawabannya, dan setiap masa selalu ada tokohnya. Ke depan masih akan ada badai dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia, kita harus selalu siap," pungkasnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar