#penganiayaan

Sosiolog: Tindak Kekerasan Oknum Pelayan Publik Abaikan Norma Sosial

( kata)
Sosiolog: Tindak Kekerasan Oknum Pelayan Publik Abaikan Norma Sosial
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sosiolog Universitas Lampung (Unila), Pairul Syah menyebut fenomena dugaan tindak kekerasan yang dilakukan beberapa oknum pelayan publik di Bandar Lampung beberapa pekan belakangan merupakan bentuk lanjutan dari konflik sosial.

Setelah insiden pemukulan oknum petugas kepada warga terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, dugaan tindak kekerasan kembali muncul berupa pemukulan oleh Satpam di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), pada Selasa, 7 September kemarin.

“Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja. Kekerasan seperti ini disebut juga dengan kekerasan langsung,” ujarnya. Rabu, 8 September 2021. 

Baca: RSUDAM Minta Maaf Atas Pemukulan Nenek Lasmi

 

Bung Pai, sapaan karib dia, mengatakan, secara umum kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang, atau dapat pula menyebabkan kerusakan fisik maupun barang orang lain.

“Secara sosiologis, kekerasan di lingkup sosial mungkin saja terjadi karena adanya pengabaiaan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat, baik oleh individu maupun kelompok,” kata dia. 

Contoh kasus tindak kekerasan di RSUDAM, kata Bung Pai, merupakan salah satu interaksi sosial berbentuk konflik sehingga mengakibatkan insiden pemukulan. Terduga pelaku mencoba menegakkan aturan dengan tegas dan mendapatkan perlawanan korban yang dianggap melanggar aturan.

Ada kecenderungan timbul emosional. Yang ditertibkan tidak terima, walaupun dinilai melanggar.

"Tetapi petugas keamanan juga tidak dibenarkan melakukan tindakan itu,” ujarnya.

Di banyak kasus kekerasan sejenis, menurut Pairul, korban atau orang yang ditertibkan juga didorong merasa benar. Sedangkan yang menertibkan cenderung merasa dilawan, sehingga menimbulkan konflik hingga pemukulan.

“Dalam msyarakat kan ada norma sosial yang mengatur tentang hak-hak dan tanggung jawab. Seharusnya dalam hal ini petugas yang menertibkan lebih bisa mengendalikan emosi, karena posisinya dari segi sumberdaya manusia jauh lebih baik (dalam kasus pemukulan RSUDAM),” kata dia.

Pairul memastikan, kejadian-kejadian tersebut tidak memiliki korelasi dengan keadaan ekonomi dan pandemi covid-19 yang saat ini masih menjadi keluhan sebagian besar masyarakat.

“Kalau sampai petuas melakukan tindakan kekerasan, karena ada sebab akibat. Dalam hal ini sebetulnya yang satunya cari nafkah, tetapi salah tempat. Tetapi satunya penegakkan aturan yang dianggap semena-mena,” katanya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar