#OmnibusLaw#Investasi#UUCiptaKerja

Sosialisasi Manfaat Hukum Omnibus Law Dinilai Harus Digencarkan

( kata)
Sosialisasi Manfaat Hukum Omnibus Law Dinilai Harus Digencarkan
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat/Dok. Sekretariat MPR


Jakarta (Lampost.co): Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai adanya pro-kontra terhadap pelaksaan Omnibus Law di tengah masyarakat lantaran masih lemahnya sosialisasi mengenai kandungan manfaat hukum yang terdapat di dalamnya.

Dalam Dialog Mitra Forum Tri Hita yang dilangsungkan di Jakarta awal pekan ini, sosok yang karib disapa Rerie itu mengatakan, selain sosialisasi manfaat, penerapan Omnibus Law harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan segala ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Tujuan utama dari pembentukan negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan kehidupan masyarakat, dan untuk berpartisipasi menuju tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Rerie.

Di tengah diskusi yang dihadiri lebih dari 180 eksekutif senior dari 30 negara tersebut, Rerie mewanti-wanti pentingnya sosialisasi segala hal yang tercakup dalam Omnibus Law. Terutama mengenai lingkungan, pangan, dan penggunaan lahan, penciptaan lapangan kerja dan tenaga kerja, iklim investasi termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM), teknologi, pendidikan dan kesehatan, serta perpajakan. 

"Tak bisa dipungkiri, UU Cipta Kerja menuai pro dan kontra dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan sosialisasi yang intensif tentang manfaat hukum perlu dilakukan," kata dia.


Jelang tahap implementasi

Hadir dalam pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, implementasi Omnibus Law dijadwalkan pada Februari 2021.

Menurut Luhut, sejauh ini pemerintah telah merampungkan draf untuk 44 implementasi peraturan hukum yang terkandung dalam Omnibus Law.

"Pemerintah masih mengidentifikasi aturan turunan lain agar bisa terlaksana sesuai target," kata dia. 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Panjaitan, sejauh ini telah merampungkan draf untuk 44 implementasi peraturan untuk hukum. “Pemerintah masih mengidentifikasi aturan turunan lain agar bisa terlaksana sesuai target ”, ujarnya saat menyampaikan Sambutan di acara Tri Hita Dialog Mitra Forum Karana tentang Omnibus Law. 


Semangat ekonomi ramah lingkungan

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang turut ambil bagian dalam forum berkesempatan menyoroti tentang pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Di dalam Omnibus Law, pengurusan AMDAL digabungkan dengan proses izin usaha. 

Alhasil, pemerintah dimudahkan untuk mencabut izin usaha dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan.

"Omnibus Law menjatuhkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Sanksi administratif akan diutamakan,” kata Menteri Nurbaya.

Nurbaya menjelaskan, pemerintah pusat juga akan memberlakukan metode standar untuk evaluasi AMDAL. Pemerintah akan mengganti standar berbeda yang saat ini digunakan pemerintah daerah. 

"Standar evaluasi dan keleluasaan dalam membentuk tim penilai harus lebih cepat dan kualitas hasil lebih baik,” ujar dia.

Ia menambahkan, Indonesia berikhtiar menyambut para investor dunia dengan semangat ekonomi yang ramah lingkungan. Bagi komunitas bisnis internasional, Omnibus Law merupakan undangan dan peluang untuk membangun kembali jalur "Better Business Better World". 

Mendengar diskusi tersebut, Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional yang merupakan organisasi bisnis terbesar di dunia, John Denton mengatakan, pihaknya optimistis terhadap komitmen dan kemampuan Indonesia untuk kembali bangkit secara ekonomi setelah dilanda pandemi.

"Senang sekali mendengar langsung komitmen pemerintah yang akan mengaktifkan sektor swasta untuk mendorong pembangunan kembali Indonesia yang tangguh dari Covid-19,” kata dia.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar