#pelanggaranpilkada#moneypolitik#pilkada#pilgub

Soal Pengawasan Pelanggaran Pilgub, Saksi Ahli Sebut Kemana Kerja Bawaslu

( kata)
Soal Pengawasan Pelanggaran Pilgub, Saksi Ahli Sebut Kemana Kerja Bawaslu
Saksi ahli yang dihadirkan oleh pelapor 1 dan 2 Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, (12/7/2018). (Foto: Lampost.co/Triyadi Isworo)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Saksi Ahli yang dihadirkan oleh pelapor 1 dan 2 Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menceritakan bahwa pemberian uang dan/atau barang yang jumlah penerima dan daerah sebarannya lebih dari satu daerah, yang dilakukan sendiri atau pasangan calon, atau Tim Kampanye atau Tim Relawan, beralasan hukum untuk dinilai sebagai terstruktur, sistimatis dan masif.

"Kemudian memiliki sifat dan kapasitas hukum sebagai tindakan yang memiliki kaitan logis, fungsional dengan administrasi pemilihan," katanya dalam sidang pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur Lampung di Kantor Sentral Gakkumdu Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung, Kamis (12/7/2018).

Kemudian ia juga mengatakan Bawaslu Provinsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dan berwenang mendiskualifikasi keabsahan perolehan suara pasangan calon yang terbukti memberi uang atau barang.

"Maka Bawaslu bisa memerintahkan KPU menyelenggarakan pencoblosan suara ulang di daerah-daerah yang secara sah terbukti pemilihnya menerima atau barang bernilai uang," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Bawaslu memiliki anak buah sampai ketingkat TPS untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik. "Ini negara mengeluarkan banyak uang untuk pengawasan. Maka dari itu kemana Bawaslu kerjanya. Bukan rakyat yang kerja keras untuk mengawal pengawasan pelanggaran," katanya.

Triyadi Isworo

Berita Terkait

Komentar