#humaniora#smpswasta#pendidikan

SMP Swasta Minim Murid Terancam Dimerger

( kata)
SMP Swasta Minim Murid Terancam Dimerger
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Beberapa SMP swasta di Bandar Lampung minim siswa, bahkan 4 di antaranya tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran 2019-2020. Hal itu karena tidak mendapatkan jumlah murid yang cukup pada pembukaan penerimmaan peserta didik baru (PPDB).

Empat sekolah tersebut, yakni SMP S Lukel, SMP PGRI 3, SMP PGRI 5, dan SMP Islam Terpadu Alqur-an dan Dawah Alam.

Kemudian, ada sekitar 36 sekolah yang jumlah muridnya (kelas VII—IX) yang memprihatinkan, bahkan siswa ada yang di bawah 20 orang. Berdasarkan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerger sekolah yang jumlah muridnya di bawah 60 atau 20 siswa berdasarkan tiap angkatan.

"Jadi ada wacana mau dimerger sekolah yang muridnya minim. Sudah ada surat edarannya, " ujar Ketua Forum SMP Swasta Bandar Lampung Munziri, Minggu, 1 Desember 2019.

Surat edaran yang dimaksud Munziri yakni Surat Edaran Nomor 0993/D/PR/2018 tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat tersebut memuat rincian, Dinas Pendidikan provinsi/kab/kota secara aktif memantau progres pengiriman dapodik melalui laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres. Kemudian Dinas Pendidikan provinsi/kab/kota melakukan verifikasi atas kelengkapan data yang di- input-kan pada Dapodik, dan jika hasil verifikasi terdapat sekolah sudah tidak beroperasi dan tidak sinkronisasi 3 semester berturut-turut, dilakukan penghapusan dari sistem dapodik.

Selanjutmya apabila dalam pelaksanaan BOS terdapat pelanggaran yang dapat merugikan negara, sekolah dan/atau peserta didik, oknum yang bersangkutan diberikan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang. Dinas Pendidikan provinsi/kab/kota dapat melakukan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan layanan teknis aplikasi dapodik dasmen.

Selain itu, sekolah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki siswa kurang dari 60 (enam puluh) dapat dilakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terdekat. Ketentuan lebih lanjut tertera pada surat edaran. Terakhir, untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, mulai tahun anggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi satuan pendidikan yang sudah terakreditasi.

"Jadi kendalanya kalau di bawah 60 siswa, memang ada kendala juga dalam penerimaan BOS. Ini sudah sejak 2018, jadi surat edaran itu berlaku 3 tahun sejak dikeluarkan. Jadi wacana penggabungan (merger) bakal pada tahun 2020," katanya.

Sementara Ketua Yayasan SMP PGRI 3 Bandar Lampung Wayan Satria Jaya secara pribadi tidak menyetujui adanya upaya merger tersebut. "Surat edaran emang sudah ada, tapi kan hannya diarahkan, bukan wajib, susah dong menyatukan sekolah, apalagi bicara soal aset, soal jarak sekolah, dan faktor lainnya," ujarnya.

Wayan menyatakan jumlah siswa yang minim nantinya menjadi kendala untuk sekolah mendapatkan dana BOS dari pusat. Dia tak menampik hal tersebut.

"Karena itu, kami harap ada perhatian dari Pemerintah Pusat maupun daerah, ada kebijakan yang berpihak ke sekolah swasta. Kami sudah berusaha meningkatkan mutu, kualitas, dan fasilitas. Swasta juga tidak bisa terlalu mandiri, tentunya ada bantuan dari pemerintah," ujarnya.

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar