#bosda#pungli#pendidikan

SMKN 5 Siap Kembalikan Uang Siswa Penerima Bosda

( kata)
SMKN 5 Siap Kembalikan Uang Siswa Penerima Bosda
Dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- SMKN 5 Bandar Lampung siap menjalankan rekomendasi dan koreksi terkait adanya temuan dugaan pungli, terhadap siswa sekolah tersebut. Dimana, ada tujuh arahan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

" Kita sudah laksanakan seluruh permintaan Ombudsman, dan sebelum masa waktu korektif habis yakni 19 Januari 2020 sudah kita lalukan, ini sebenarnya ada kesalahan administrasi saja," ujar ketua Komite SMKN 5 Bandar Lampung Ahmad Lakoni, Kamis, 2 Januari 2019.

Salah satu poin utama yakni mengembalikan uang sekitar Rp200 juta ke siswa kelas X penerima Bosda. Uang yang sudah ditarik tersebut sebanyak Rp875.000 persiswa.

Langkah yang diambil oleh pihak komite dan pihak sekolah yaitu dengan berkoordinasi ke orang tua dan siswa penerima bosda. Sekolah sudah berusaha mengembalikan sesuai besaran yang diminta Ombudsman. Namun, dari hasil diskusi dengan orang tua, mayoritas wali murid justru mengembalikan uang Rp500 ribu ke sekolah. Karena uang tersebut sudah habir terpakai untuk biaya praktek kerja industri siswa ke Yogyakarta.

"Kami sudah usaha untuk kembalikan, namun orang tua banyak yang memulangkan kembali, dan ini murni kemauan orang tua, walau beberapa ada dua atau tiga wali murid yang tidak mengembalikan, itu hak mereka dan tidak apa-apa, orang tua  juga sudah menyetujui dan ada hitam di atas putih, tanpa paksaan apapun," katanya.

Kemudian sisa uang lainnya juga direncanakan akan dikembalikan kepada orang tua siswa, yakni  sekitar Rp200 ribu per siswa penerima bosda.

"Uang besaran itu (sekitar 200 ribu), kan rencananya untuk akhir tahun pas wisuda mereka membuat pra karya sendiri yang akan dipamerkan saat perpisahan nanti, dan juga akan dijual sebagai  hasil kreasi, namun biaya tersebut akan ditarik kembali, dan dikembalikan ke orang tua secara langsung," katanya.

Ia pun menyebutkan alasan menarik biaya prakerin ke siswa bosda karena berdasarkan kesepakatan orang tua, dan memang Bosnas dan Bosda tidak bisa diperuntukan untuk praktek kerja industri.

"Kami juga bingung, karena kalau dimasukan ke rkas awal, nanti malah menyalahi aturan dan bisa diperiksa sama inspektorat," katanya.

Untuk besaran uang Rp1,8 miliar yang dipungut ke siswa reguler, juga langkah koreksi Ombudsman untuk memberikan transparansi dan keiklasan orang tua karena sudah digunakan untuk keperluan sekolah juga sudah dilakukan, termasuk soal pembentukan komite sekolah.

Hingga saat ini, hasil pelaksaan rekomendasi Ombudsman dibuat secara tertulis maupun upaya pengembalian. Namun masih akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga saat penyampaian ke Ombudsman akan didampingi Disdik. Redaksional serta poin yang diminta Ombudsman juga benar-benar terpenuhi secara materil dan formil.

"Ini nanti kita tunggu dari disdik sebagai orang tua, yang mengarahkan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya pungutan  oleh SMKN 5 Bandar Lampung ke siswa, tahun ajaran 2018-2019.

Nilainya fun cukup fantastis, yakni mencapai Rp. 2 miliar. Siswa angkatan tersebut, terbagi menjadi dua yakni siswa reguler dan penerima Bosda. Siswa reguler dipatok sumbangan pertahun yang nilainya Rp. 8.350.000  pertahun, dan siswa Bosda Rp875.000 pertahun.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar