#pemkotbandarlampung#pemkot

Smartcity Bandar Lampung Mulai dari Digitalisasi Layanan Publik

( kata)
Smartcity Bandar Lampung Mulai dari Digitalisasi Layanan Publik
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Khaidarmansyah


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota Bandar mulai memberikan pelatihan tentang pembuatan Masterplan dan Quick Win kepada seluruh instansi daerah. Hal tersebut untuk mempersiapkan Bandar Lampung menuju smartcity.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Khaidarmansyah menjelaskan, smartcity merupakan kota yang berbasis digital dalam pelayanan dan data. Hal tersebut sudah mulai dilakukan pemerintah dengan menggunakan layanan elektronik dalam sejumlah pelayanan.

Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan sarana sebagai penunjang. Setelah semua siap baru Kota Bandar Lampung bisa disebut sebagai smartcity.

"Contohnya Disdukcapil kita sudah berbasis elektronik, perencanaan sudah menggunakan e-planing, penganggaran sudah menggunakan ebujeting," ungkapnya saat diwawancarai di Aula Semergou, Selasa, 21 Juni 2022.

Ia mengatakan, leading sector perencanaan besar itu adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Saat ini dinas mulai menggelar pelatihan untuk mempersiapkan SDM menuju kota yang berbasis digital.

Langkah besar pemerintah dalam mencapai smartcity adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik. Gedung yang sedang proses pendirian itu akan berisi semua layanan publik termasuk layanan lembaga vertikal.

"Jadi ketika infrastruktur siap, sarananya sudah siap, sudah ada SDM-nya yang siap mengoperasikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo, Ahmad Nurizki menambahkan, dalam menciptakan smartcity maka perlu integrasi teknologi dalam tata kelola kota. Semua sistem pelayanan saling terhubung satu sama lain dengan jaringan internet.

Program tersebut sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kemudian juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

"Dengan integrasi itu, semua pihak bisa dengan mudah berkomunikasi dan mengakses data dan menciptakan pelayanan yang serba cepat karena birokrasi yang saling terkoneksi," terangnya.

Winarko








Berita Terkait



Komentar