#ppdb#humaniora#beritalampung#zonasi

SMA Swasta Terancam Gulung Tikar

( kata)
SMA Swasta Terancam Gulung Tikar
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Image

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Usai tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020 di SMA Negeri selesai. Maka skolah-skolah swasta akan berkompetisi menarik minat peserta didik untuk menimba ilmu disekolah swasta yang ada.

Namun polemik akan terjadi karena beberapa sekolah swasta berpotensi gulung tikar karena tidak mendapatkan peserta didik baru. Hal tersebut mengingat pasca PPDB SMA jalur zonasi, prestasi dan pindah orang tua. Hanya menyisahkan 7.926 orang yang tidak diterima di 199 sekolah negeri di 15 Kabupaten/Kota se Lampung. 

Sementara di Lampung terdapat ratusan SMA Swasta yang tersebar di Bumi Ruwai Jurai. Untuk di Kota Bandar Lampung saja terdapat 43 sekolah SMA Negeri yang akan berkompetisi untuk berebut siswa-siswi yang tidak masuk negeri.

Ketua Forum Komunikasi Kelapa Sekola Swasta (FKKSS) Kota Bandar Lampung, Maryadi Saputra mengatakan bila diasumsikan lulusan SMP yang ada di Bandar Lampung ada 15.700an orang kemudian terbagi dua ke SMA dan SMK yang ada selanjutnya hanya sisa 3.000 an siswa yang tidak masuk disekolah negeri akan direbutkan oleh 43 sekolah swasta. "Sertiap sekolah swasta rata-rata menyediakan 4-5 kelas. Namun bila diitung dari siswa siswa yang tidak diterima di negeri rata-rata setiap sekolah hanya bisa mendapatkan 2 kelas. Jadi kita diswasta ini bukan lagi berpotensi gulung tikar, tapi kegulung dengan sendirinya. Tahun kemarin saja ada 4 sekolah yang tutup," kata Kepala SMA Gadjah Mada Bandar Lampung ini.

Dia mengatakan potensi adanya sekolah swasta yang gulung tikarpun ada di tahun ini. Apabila berdasarkan izin operasional sekolah, apabila ada sekolah yang mendapatkan peserta didik dibawah 20 orang maka dilarang beroperasi sekolah tersebut. "Ada sekitar 20 sekolah di Bandar Lampung yang berpotensi gulung tikar," katanya.

Maka dari itu pihaknya berupaya meminta kebijakan pemerintah agar membuat kuota penerimaan agar lebih proposional. Ia berharap peserta didik yang ada jangan kesekolah negeri semua. "Cobalah dimapping dari jumlah kelas yang ada agar proposional," katanya.

Triyadi Isworo



Berita Terkait



Komentar