#izinkeramaian#maklumatkapolri

Skenario Izin Keramaian Pascapencabutan Maklumat Kapolri

( kata)
Skenario Izin Keramaian Pascapencabutan Maklumat Kapolri
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat nomor MAK/2/III/2020 bertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Dalam maklumat itu salah satu yang dilarang adalah membuat keramaian yang melibatkan massa atau berkerumun.

Kemudian Kapolri mengeluarkan surat telegram nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memerinci telegram tersebut berisi upaya mendukung new normal.

Pertama, melakukan pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Kedua, meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Ketiga, sosialisasi dan edukasi secara terus- menerus bersama stakeholder untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Keempat, berkoordinasi secara intensif dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah. Bagi daerah zona oranye dan merah yang masih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diminta tetap melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini, Polda Lampung masih menunggu petunjuk teknis dari Mabes Polri terkait pengawasan protokol Covid-19 pasca-dicabutnya maklumat Kapolri. Selain itu menunggu semacam peraturan tingkat daerah yang akan disusun Gugus Tugas Covid-19 tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Lampung.

"Masih menunggu petunjuk teknis," ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Senin, 29 Juni 2020.

Namun, Pandra telah berkomunikasi dengan Ditintelkam Polda Lampung yang sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, khususnya terkait mekanisme izin keramaian nantinya.

Salah satu wacana yang akan digulirkan, jika hendak mengajukan izin keramaian, seperti acara resepsi pernikahan, konser musik, dan lainnya, harus mempertimbangkan berbagai aspek.

Pertama, selain mengajukan izin di satuan wilayah, yakni tiap mapolres/ta, pihak penyelenggara juga harus mendapatkan izin dari Gugus Tugas Covid-19 di tiap daerah.

"Jadi selain mengajukan izin dari satuan wilayah, yang nantinya dianalisis, harus ada juga izin dari gugus tugas. Nanti kan bisa dinilai urgensinya, termasuk misalnya kapasitas, daya tampung, kesiapan penangan protokol Covid-nya seperti apa. Cuma masih menunggu petunjuk teknis, baik dari Mabes Polri maupun gugus tugas nantinya," katanya.

Salah satu hal teknis terkait dengan pemerintah daerah atau tim gugus tugas adalah mengacu pada peraturan yang dibuat pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, seperti daya tampung suatu tempat dengan kapasitas maksimal keramaian, jam operasional, kesiapan protokol pencegahan Covid-19 yang siap siaga.

"Sementara kami ke depankan protokol Covid-19, seperti social distancing, adanya tempat cuci tangan, pemeriksaan thermo gun, hingga ruang isolasi sementara. Masyarakat juga diharap patuh menggunakan masker, mencuci tangan, hingga pengguaan hand sanitizer," katanya.

Sementara Kapolresta Bandar Lampung Kombes Yan Budi Jaya mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan sama sekali izin keramain, pascapencabutan maklumat Kapolri. "Masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Kami sementara menjalankan pengawasan protokol Covid-19," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar