#penyalurandanadesa#beritatubaba

Skema Baru Pencarian Dana Desa di Tubaba

( kata)
Skema Baru Pencarian Dana Desa di Tubaba
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Tiyuh Tulangbawang Barat Miral Hayadi. Foto: Dok

Panaragan (Lampost.co): Di 2020, tahapan penyaluran dana desa (DD) dibuat terbalik dari skema pencairan dana desa di tahun sebelumnya.

“Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 harus dimulai pada Januari, dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I (40 persen), tahap II (40 persen), dan tahap III (20 persen)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Tiyuh Tulangbawang Barat, Miral Hayadi, Rabu, 15 Januari 2020.

Tahun sebelumnya yang diatur dalam PMK No. 193 Tahun 2018 penyaluran dana desa dibagi tiga tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen, tahap II (40 persen), dan tahap III (40 persen).

Dia mengatakan keputusan skema penyaluran dana desa di 2020 tersebut tertuang dalam peraturan Kementerian Keuangan hasil resmi revisi ketentuan terkait pengelolaan dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2019.

Miral mengatakan ketentuan perubahan itu tercantum dalam Pasal 23 Ayat 4 PMK No. 205 Tahun 2019. Penyaluran senilai 40 persen harus dimulai pada tahap I dan seterusnya. Selain ketentuan penyaluran, Kemenkeu juga merevisi persentase alokasinya.

"Dalam Pasal 6 Ayat (3), alokasi dasar diubah menjadi 69 persen dari total anggaran dana desa secara merata pada setiap tiyuh di Tubaba," ujarnya.

Dijelaskannya, tahun sebelumya, persentase alokasi dasar ditentukan sebanyak 72 persen dari total anggaran. Dalam Pasal 6 Ayat (4), nilai alokasi afirmasi diubah dari 3 persen menjadi 1,5 persen.

Alokasi afirmasi didefinisikan sebagai persentase anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal alias jumlah penduduk miskinnya tinggi. Pasal 6 Ayat (7) juga merevisi pagu alokasi formula dari hanya 25 persen menjadi 28 persen.

"Alokasi ini menentukan pembagian dana desa berdasarkan formula tertentu. Di dalamnya ada bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis," kata Miral.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan skema baru tersebut dapat segera diaplikasikan oleh pemerintah di 93 tiyuh di Tubaba.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar