Pemprovlampungsippkd

SIPPKD Versi 2 dan SIPD Perkuat Pengelolaan Transparansi Keuangan

( kata)
SIPPKD Versi 2 dan SIPD Perkuat Pengelolaan Transparansi Keuangan
Sosialisasi dan pelatihan penggunaan modul penata usahaan dalam aplikasi SIPPKD Versi 2 dan SIPD Kemendagri di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis, 10 Desember 2020. Dok Diskominfo


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung terus menguatkan pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal itu melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Versi 2 dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Minhairin mengatakan pihaknya mengambil kebijakan mengenai penggunaan dua aplikasi yaitu aplikasi SIPPKD Versi 2 dan SIPD Kemendagri. 

"Aplikasi SIPPKD Versi 2 dan SIPD Kemendagri ini mengakomodir berbagai peraturan yang menjadi dasar penyusunan APBD 2021 yang selaras dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat," kata dia saat pelatihan penggunaan modul penatausahaan di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis, 10 Desember 2020.

Dia melanjutkan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

"Perubahan regulasi ini menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terutama perubahan struktur APBD, klasiifkasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah," katanya.

Pihaknya berharap para pengelola keuangan perangkat daerah di Lingkungan Pemprov dapat memahami secara mendalam teknis Penatausahaan Dalam Aplikasi SIPPKD Versi 2 dan SIPD Kemendagri serta secara simultan mengentry pada kedua aplikasi. 

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menambahkan sebagai tindak lanjut akan kebutuhan aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat mengakomodir berbagai regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, pihaknya mengupdate SIPPKD yang berjalan setahun kebelakang menjadi SIPPKD Versi 2. 

"Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," katanya.

SIPD merupakan Aplikasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan Kemendagri. Tujuan dari penggunaannya untuk menuju Indonesia Satu Data. Sebab, SIPD menjadi sistem mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar