#advetroial#PLN#kerjasama

Sinergi dengan Dinas Kehutanan, PLN Percepat IPPKH Besai

( kata)
Sinergi dengan Dinas Kehutanan, PLN Percepat IPPKH Besai
PLTA Besai menjadi salah satu pemasok listrik. (Foto:Dok.PLN)


Bandar Lampung (Lampost.co)--PLN UPDK Bandar Lampung melaksanakan rapat pembahasan terkait kompensasi IPPKH PLTA Besai mengacu pada PP No. 23 Tahun 2021 dan PERMEN LHK No. 7 Tahun 2021. Rapat yang dihadiri oleh BPKH Wilayah XX Bandar Lampung merupakan bagian dari proses IPPKH Besai yang telah berjalan.

Sejak tahun 1988 IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Besai digunakan sebagai sumber daya  yang digunakan PLTA Besai. PLN selalu berkoordinasi dengan para stakeholder terkait guna pemenuhan tanggung jawab sebagai pemakai sumber daya alam di Kawasan Besai.

PLN juga menggandeng Kejati Lampung dan Dinas Kehutanan Lampung serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX dalam mengawal proses pembebasan lahan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Besai. Proses tersebut terus dilakukan PLN untuk memenuhi tanggung jawab terhadap lahan kompensasi seluas 44,6586 Ha yang akan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pada awal tahun, tepatnya bulan Februari hingga April 2021, PLN UPDK Bandar Lampung telah melaksanakan survey calon lahan kompensasi di dua lokasi yaitu di Kabupaten Padang Cermin dan Pesisir Barat. Pelaksanaan survei tersebut melibatkan Kejati Lampung, Dinas Kehutanan Lampung, BPKH Wilayah XX, serta KPH terkait.

Setelah dilakukan survei bersama, Kejati Lampung menyampaikan laporan hasil survey Pengembangan Pendampingan Hukum (Legal Asistance) kepada PLN. Atas rekomendasi tersebut,  PLN berkoordinasi ke Kepala Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Tanggal 17 Mei 2021 Perihal Permohonan Pertimbangan Lahan Kompensasi IPPKH PLTA Besai hasil dari Laporan Pengembangan Pendampingan Hukum Legal Asistance Kejati Lampung.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada tanggal 9 November 2021 bertempat di Kantor PLN UPDK Bandar Lampung, PLN Kembali melakukan koordinasi dengan Agus Cahyadi yang merupakan Analis di Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan KLHK dan Bidari Sinta yang menjabat sebagai Kasi Penggunaan Kawasan Hutan (Dinas Kehutanan Prov Lampung). Dari hasil keputusan tersebut maka PLN akan mengusulkan pengesahan lahan tata batas pinjam pakai ke KLHK melalui BPKH Wilayah XX.

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar