sidangBOK

Sidang Tuntutan Korupsi Dana BOK Lampung Utara Ditunda Pekan Depan

( kata)
Sidang Tuntutan Korupsi Dana BOK Lampung Utara Ditunda Pekan Depan
Agenda pembacaan tuntutan korupsi dana BOK Lampung Utara ditunda pekan depan, Senin 30 November 2020. Lampost.co/ Asrul Septian Malik


Bandar Lampug (Lampost.co)-- Sidang korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2017-2018, pada tahap tuntutan dengan terdakwa Kadiskes Maya Metissa ditunda, hingga senin pekan depan. Awalnya sidang yang berlangsung pada senin 23 november 2020 pagi tersebut dibuka untuk umum oleh majelis hakim, Siti Insirah.

Ketika memasuki agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, meminta sidang tuntutan tersebut ditunda pekan depan, 30 november 2020.

"kami meminta sidang ditunda pekan depan, untuk menyusun suran tuntutan," ujar JPU Hardiansyah di persidangan.

Kemudian, dalam persidangan tersebut, kuasa Hukum Maya Metissa Jhony Anwar mengatakan kliennya, akan menyicil uang pengganti terkait kerugiam negara, totalnya Rp 2,1 miliar.

"Kami akan memberikan uang pengganti,sementara yang akan kami berikan Rp. 200 juta," paparnya.

Usai mendengar pernyataan tersebut majelis hakim, menyatakan agar rencana penggantian kerugian negara tersebut, menjadi pertimbangan oleh JPU untuk menyusun tuntutan.

Usai jalannya persidangan JPU Hardiansyah, alasan meminta siang tuntutan ditunda, karena belum merampungkan berkas tuntutan.  "Kami upayakan satu minggu ke depan, berkas tuntutan siap dibacakan," katanya.

Terkait pengembalian uang senilai Rp. 200 juta, dari total kerugia negara Rp. 2,1 miliar, Hardiansyah menyatakan hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi tim JPU untuk menyusun tuntutan.

"Akan jadi pertimbangan, tentunya (uang pengganti) jadil hal yang meringankan,"katanya.

Dalam perkara tersebut Maya Metissa didakwa dengan dua pasal sekaligus yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Dian Wahyu Kusuma







Berita Terkait



Komentar