#korupsi#kpk

Sidang PK Zainudin Hasan Ajukan Dua Novum Baru

( kata)
Sidang PK Zainudin Hasan Ajukan Dua Novum Baru
Ilustrasi:Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang agenda peninjauan kembali (PK) Eks Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, yaitu pembacaan permohonan PK oleh  pemohon yakni Zainudin Hasan melalui kuasa hukumnya, terhadap termohon Jaksa KPK Wawan Yunawarto.

Informasi yang didapat Lampost.co,  ada dua novum baru yang diajukan Zainudin Hasan. Pertama, soal putusan kasasi majelis hakim yang menurutnya khilaf. Kedua, terkait komitmen fee. Seharusnya fee yang didapat Hermansyah Hamidi, Syahroni, dan beberapa pihak ULP (pengadaan barang jasa) juga masuk ke dirinya. Sehingga beban uang pengganti yang dibebankan dirinya, harusnya berkurang.

Iya, tadi sidang permohonan PK," ujar Hakim Anggota Edi Purbanus, usai persidangan, Senin, 6 Desember 2021.

Menurutnya, sidang selanjutnya mengagendakan jawaban JPU KPK terhadap permohonan tersebut. Sementara, pembacaan novum baru yang diajukan oleh Zainudin Hasan akan diajukan pada sidang selanjutnya usai jawaban JPU.

"Sidang selanjutnya 14 Desember," paparnya.

Baca juga: KPK Lelang Tanah Mantan Bupati Lamsel

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Bupati nonaktif Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu tetap dihukum 12 tahun penjara sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Lampung.

"Perkara No.113 K/Pid.Sus/2020 atas nama Zainudin Hasan. Amar putusan, tolak terdakwa," kata juru bicara MA saat itu, Andi Samsan Nganro, di Jakarta, Senin, 3 Februari 2020.

Perkara tersebut telah diputus pada Selasa, 28 Januari 2020. Majelis Hakim Agung terdiri dari Krisna Harahap, Leopold Luhut Hutagalung dan Andi Samsan Nganro.

Dalam amar putusannya Zainudin terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selain dipidana penjara, Zainudin juga dikenakan pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

"Kemudian membayar uang pengganti Rp66.772.092.145 subsider dua tahun penjara," ujar Andi.

Zainudin bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan Anjar Asmara dan Kasubbag Keuangan Dinas PUPR Lampung Selatan Syahroni terbukti melakukan pembagian jatah (plotting) proyek kepada rekanan. Mereka juga merekayasa proses pelelangan di dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Dari pembagian jatah proyek tersebut, Zainudin melalui orang kepercayaan Zainudin, yang juga Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho sejak 2016 hingga 2018 telah menerima gratifikasi sebesar Rp72,7 miliar dengan nilai total dugaan korupsi sebesar Rp106 miliar.

Zainudin juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan rasuah. Seluruh harta kekayaannya berupa uang sejumlah Rp7,1 miliar, Rp72,7 miliar, dan Rp27 miliar digunakan Zainudin sebesar Rp54,4 miliar untuk ditempatkan pada rekening atas nama Gatoet Soeseno dan Sudarman. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi Zainudin. (RUL)

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar