#beritalampung#beritabandarlampung#hukum#sidang

Sidang Korupsi Jembatan Way Batu, ASN PHO Pekerjaan Dihadirkan Sebagai Saksi

( kata)
Sidang Korupsi Jembatan Way Batu, ASN <i>PHO</i> Pekerjaan Dihadirkan Sebagai Saksi
Sidang korupsi Jembatan Way Batu di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 6 Oktober 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co): Perkara korupsi Jembatan Way Batu, Pesisir Barat dengan terdakwa pengusaha bernama Aria Lukita (44)  warga Pesisir Barat, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 6 Oktober 2022.

Agenda tersebut yakni mendengarkan keterangan saksi. Beberapa saksi yang dihadirkan yakni sejumlah ASN dan pensiunan yang saat itu berdinas pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pesisir Barat.

Saksi bernama Adhar sekalu ASN yang bertugas menerima pekerjaan sementara atau Provisional Hand Over (PHO) menyebut saat PHO, pengawas pekerjaan yang bernama Teguh tidak ada di lokasi. Ia pun sama sekali tidak pernah bertemu dengan terdakwa, Aria Lukita. Ia menyebutkan hanya turun (pengawasan) sekali, dan tidak memeriksa secara rinci spesifikasi hasil jalan. Sehingga hanya melakukan pengecekan berdasarkan visualisasi saja.

"Konsultan pengawas tidak turun," ujar Adhar dalam kesaksiannya.

Baca juga:  Cerita Kesulitan Honorer di Bandar Lampung Hidupi Keluarga Karena Gaji Tertunggak 3 Bulan

Saksi lainnya selaku pensiunan ASN Pesisir Barat, bernama Wazir mengaku ia dan rekan dari tim PHO. Kepada Majelis Hakim, Wazir mengaku sama sekalo tidak turun atau mengecek saat proses Final Hand Over (FHO) atau serah terima kerjaan.

"Hanya PHO saja," kata Wazir.

"Ada turun pas FHO ada mengecek selama enam bulan cek kerjaan, retensi pemeliharaan," tanya Hakim Edi Purbanus.

"Tidak yang mulia," jawab Wazir.

Selain itu, baik Wazir dan saksi lainnya, mengaku tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, atau kecakapan lainnya, padahal pekerjaan mereka berkaitan dengan hal tersebut dalam proyek jembatan batu.

"Saya belum ikut sertifikasi," kata Wazir.

Lanjut Hakim Edi mengatakan pelunasaan pembayaran pekerjaan seharusnya tidak dibayarkan secara langsung 100%  mengingat, tidak ada proses pengawasan dan pemeliharaan dari PHO ke FHO.

Sementara, Kuasa Hukum Aria Lukita, Ahmad Handoko menyebut permasalahan ada pada pihak Pemda yakni ASN penerima hasil pekerjaan.

"Waktu PHO diperiksa tidak ada kendala, makanya lanjut ke pembayaran dan ternyata tidak diperiksa secara meneyeluruh, jadi bukan kendalanya dari CV Empat Sejati (yang mengerjakan)," kata Handoko.

Handoko juga menyebut, selain tidak adanya upaya kongkalikong antar rekanan dan ASN bidang PHO, ternyata para ASN penerima kerja tidak memiliki sertifikasi.

Dalam sidang selanjutnya, Handoko juga akan menghadirkan saksi dari ahli konstruksi dan juga ahli perhitungan kerugian negara.

Sebelumnya, Jaksa  Penuntut Umum (JPU) Mart Mahendra Sebayang mengatakan terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Perbuatan terdakwa Aria Lukita dilakukan pada 2014 saat Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Lampung Barat membangun dan Jembatan Way Batu, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat. Proyek itu memiliki anggaran Rp1,3 miliar.

Atas adanya pekerjaan itu, Aria Lukita meminjam CV Empat Sejati milik Suyatmi untuk mendapatkan proyek tersebut.

"Aria Lukita mengawasi atau mandor di lapangan tidak pernah melihat rincian anggaran biaya (RAB) dan gambar kerja, melainkan hanya mengawasi pekerjaan," ujar Jaksa yang membacakan dakwaan.

Kemudian, Teguh Sulisto selaku konsultan pengawas menemukan adanya capaian pekerjaan peningkatan Jembatan Way Batu baru diselesaikan 73,93%. Sebab, masih terdapat pekerjaan mobilisasi, pekerjaan tanah, perkeras berbutir, struktur, pasangan batu serta bangunan bawah yang belum selesai sehingga terjadi deviasi 26,07%.

Atas keterlambatan itu, saksi Teguh mengajukan surat teguran yang ditujukan kepada pelaksana pekerjaan. Dari hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknik Universitas Lampung pada 2 Maret 2018 terdapat kekurangan volume pekerjaan terhadap beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak pekerjaan.

Kekurangan volume itu berpotensi menimbulkan kerugian negara Rp247.864.987. Sementara berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung, perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara Rp339 juta.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar