#asn#rekrutmen2022

Siap-siap, Pemerintah Buka 530.028 Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2022

( kata)
Siap-siap, Pemerintah Buka 530.028 Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2022
Siap-siap, Pemerintah Buka 530.028 Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2022. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co)--Bagi yang ingin menjadi abdi negara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bersiaplah karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-Rebiro) akan merekrut 530.028 orang untuk kebutuhan ASN nasional tahun 2022. 

Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Rincian kebutuhan daerah: 319.716 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.

Menpan Abdullah Azwar Anas yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, menuturkan salah satu prioritas pemerintah adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.

"Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II)," jelas Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022, di Jakarta, Selasa, 13 September 2022.

Anas menguraikan penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Ia menegaskan yaitu pemerataan SDM ASN. Rekrutmen ASN, sebutnya, harus jelas dan akuntabel. "Jadi masalahnya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran. Padahal Pak Presiden sangat memperhatikan luar Pulau Jawa," ungkap Anas.

Ketimpangan itu menurutnya bukan perkara jumlah, melainkan fenomena ASN yang berberpindah-pindah ketika sudah menjadi ASN. Itu menyebabkan distribusi ASN tidak merata dan pendaftaran ASN cenderung sedikit di daerah terpencil.

"Tetapi setelah diterima banyak yang minta pindah ke kota lain. Maka setiap tahun banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru," ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Diungkapkannya, Kemenpan-Rebiro telah berdiskusi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuat aturan bagi ASN antara lain perjanjian agar mereka siap untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Kebijakan itu diharapkan didukung dengan sistem mumpuni sehingga manajemen kepegawaian lebih tertata.

"Sekaligus mencegah munculnya masalah akibat ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa," ucapnya.

Dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN, Anas mengaku telah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar