#tajuk#danadesa

Setop Berebut Kue Dana Desa

( kata)
Setop Berebut Kue Dana Desa
Foto : Dok Lampost.co


ALOKASI Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Pusat terus ditingkatkan nominalnya. Bahkan untuk 2019, pemerintah bersama DPR menyetujui alokasi DD senilai Rp70 triliun dan naik lagi menjadi Rp78 triliun tahun depan.

Dana itu diperuntukkan sekitar 50 ribuan desa atau nama lain dari untuk pemerintahan terendah di Indonesia. Kepastian mendapatkan DD itu diundangkan dalam UU No 6/2014 tentang Desa. Pada Pasal 72, secara jelas diatur sejumlah pendapatan desa termasuk DD, selain dana pembantuan kabupaten/kota bagi hasil pajak dan retribusi. Di Lampung, Rp2,4 triliun DD akan mengucur untuk 2.435 desa. Berarti rata-rata setiap desa akan mendapatkan dana Rp1 miliar selama satu tahun untuk dikelola.

Keberadaan DD inilah yang menjadi kue incaran para tokoh untuk menduduki kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga setempat. Apalagi dalam UU Desa, pelaksanaan pemilihan kades dilaksanakan serentak. Hal itu tentu akan membuat riuh dan perlu penjagaan ekstraketat dari aparat keamanan.

Bahkan di Lampung, kericuhan pilkades itu pun terjadi. Satu korban tergeletak akibat ditusuk salah satu pendukung calon kades dalam pilkades di Desa Banjarnegeri, Kecamatan Way Lima, Pesawaran. Menurut kepolisian, kejadian penusukan dipicu keributan antarpendukung calon kades yang bertarung.

Diindikasi, pelaku adalah pendukung calon kades yang kalah dalam pemilihan. Sementara korban adalah kerabat dari salah satu calon kades. Polisi belum bisa mengungkap apakah kejadian dipicu hal lain selain dukungan, seperti ricuh antarpejudi.

Memang pejudi masih menjadi salah satu faktor keributan dalam pilkades. Botoh alias pejudi tentu tidak mau calonnya kalah. Dia rela mengeluarkan uang besar agar calonnya menang. Masalah perjudian pilkades itu akan berbanding lurus dengan ambisi calon kades untuk mengelola kue dana desa yang mencapai miliaran itu. Sebab, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pasal 75 UU Desa. Kades berhak menentukan akan diapakan uang itu untuk pembangunan dan biaya lainnya.

Padahal telah begitu banyak kades yang harus berurusan dengan hukum karena penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Namun masih saja kursi kepala desa menjadi incaran. Sebab, selain sebagai gengsi, kursi itulah yang menjadi dasar pengelolaan kue anggaran.

Untuk itu, aparat keamanan harus lebih tegas lagi menindak para botoh pilkades yang menjadi perusak pesta demokrasi di desa. Selain juga lebih terarah lagi dalam mengawasi jalannya pengelolaan anggaran desa itu. Kerawanan pilkades berpangkal dari dua faktor itu, botoh dan kue dana desa.

Ke depan, para kepala desa harus diberi pemahaman agar jelas anggaran desa yang jumlahnya miliaran itu adalah kue bagi warga desa. Bukan kue yang diperebutkan pengelolaannya karena akan disimpangkan, melainkan kue yang akan menyejahterakan masyarakat desa. n

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar