#flyover#infrastruktur#beritalampung

Setelah Kementerian PUPR, Giliran Kemenhub Surati Pemkot Bandar Lampung

( kata)
Setelah Kementerian PUPR, Giliran Kemenhub Surati Pemkot Bandar Lampung
Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Kementerian Perhubungan melayangkan surat teguran kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang ditujukan langsung ke Wali Kota Bandar Lampung Herman HN.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampung Post, Kamis, 20 Agustus 2020, surat dengan Nomor : PR.102/1/1 PHB 2020, tertanggal 19 Agustus 2020 ditujukan kepada Wali Kota Bandar Lampung, perihal penanganan pembangunan jalan layang di Jalan Sultan Agung yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Djoko Sasono, berikut dengan cap basah.

Isi dari surat yaitu, berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011, tentang perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain, serta memperhatikan hasil rapat koordinasi pada Senin, 13 Juli 2020.

Bertempat di kantor Bappeda Provinsi Lampung terkait pembahasan rencana pembangunan jalan layang di Jalan Sultan Agung, Kota Bandar Lampung. Maka diperlukan izin perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api dari Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian selain memperhatikan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas.

Maka Kemenhub meminta agar Pemkot dapat menghentikan sementara pembangunan jalan layang di maksud dan segera menyelesaikan permasalahan sosial dan teknis pembangunan dengan berdialog bersama masyarakat, para pakar serta merujuk peraturan perundangan yang berlaku.

Menjawab perihal surat yang ditujukan kepada Pemkot, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengungkapkan bahwa pembangunan jalan layang itu berada di jalan kota sehingga kewenangan mutlak ada pada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota.

Bahkan surat yang ditujukan kepada Pemkot, pihaknya mengatakan sampai saat ini Pemkot belum menerima surat secara resmi dari Kementerian manapun.

"Siapa yang bilang berhenti? Surat edaran dari mana saya sampai detik ini belum menerima surat. Kita mau diberhentikan? Itu jalan daerah jalan Kota Bandar Lampung. Yang wajib ini Pemerintah Kota Bandar Lampung. Jangan takutlah kalau untuk rakyat. Kalau saya tidak takut kalau untuk kepentingan rakyat," tegas Herman HN belum lama ini.

Sebelumnya juga Pemkot Bandar Lampung juga menerima surat permintaan pemberhentian pembangunan jalan layang di Jalan Sultan Agung, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan poin penting harus melengkapi izin terkait yang dapat mendukung proses kegiatan pembangunan.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar