#ptsl#sertifikattanah#beritalamteng

Sertifikat Tanah Tak Kunjung Dibagikan, Warga Kampung Cempaka Putih Mengadu ke DPRD Lampung

( kata)
Sertifikat Tanah Tak Kunjung Dibagikan, Warga Kampung Cempaka Putih Mengadu ke DPRD Lampung
Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Aliansi Pusat Pergerakan Rakyat Lampung (PPRL) menyambangi Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin, 27 Juli 2020. Kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan tanah di Kampung Cempaka Putih, Lampung Tengah.

Aliansi tersebut diterima oleh jajaran Komisi I DPRD Provinsi Lampung, membahas sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) warga Kampung Cempaka Putih pada program nasional redistribusi lahan tahun 2018/2019 yang tak kunjung dibagikan oleh mantan kepala Kampung Cempaka Putih dan mantan Pokmas.

Ketua Aliansi Pusat Pergerakan Rakyat Lampung, Lamen Hendra Saputra mengatakan pihaknya menuntut persoalan pembiaran terhadap persoalan sertifikat lahan warga di Desa Cempaka Putih, Lampung Tengah. Polemik tersebut terkait jumlah ribuan sertifikat tanah yang sampai saat ini belum dibagikan ke warga. Padahal program sertifikat tanah itu merupakan program nasional yang digulirkan Presiden Joko Widodo. Dari 1.004 hektare total luas lahan dan telah selesai hanya 400 ha, sisa yang belum selesai 600 ha.

Dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan Komisi I DPRD hari ini merupakan langkah lanjutan dari aksi yang pernah mereka lakukan pada Rabu (22 Juli 2020) lalu di kantor Bupati Lampung Tengah. Aksi tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak warga Kampung Cempaka Putih dan PPRL dengan pihak Pemkab Lamteng untuk mencari win-win solution.

“Kami meminta agar pihak Pokmas yang lama selaku pihak yang saat ini menahan sertifikat masyarakat agar membawa sertifikat tersebut untuk dibagikan ke masyarakat tanpa ada embel-embel penambahan biaya Rp2,5 juta sebagai biaya pemberdayaan masyarakat, dikarenakan hal tersebut sudah selesai dilakukan pada tahun 1998," katanya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yosi Rizal mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas Perda terkait hak legalitas masyarakat adat. Jika mengacu ke berbagai regulasi, sebenarnya telah ada hak untuk masyarakat adat, meski masih kontradiktif. Pihaknya juga mengagendakan dan akan mengundang Bupati Lamteng dan jajaran Polres Lamteng agar semuanya permasalahan lebih jelas.

“Atas paparan PPRL, maka Komisi I akan mengkaji lebih dalam apa isi permasalahan polemik yang ada di PPRL. Maka kita akan mendengar dan memanggil Bupati, Polres, dan BPN Lamteng ,” kata Yozi Rizal.

Ia juga akan meminta kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi agar memberikan sanksi terhadap Bupati Lampung Tengah. Ia menyebutkan bahwa sanksi tersebut bisa saja berupa sekolah lagi selama 6 bulan.

"Kita minta saudara Gubernur Lampung memberikan sanksi kepada Bupati Lampung Tengah Loekman. Karena sudah melakukan pembiaran terhadap masalah rakyat ini soal sertifikat lahan warga,” kata politisi Partai Demokrat ini.


FOTO: Aliansi Pusat Pergerakan Rakyat Lampung (PPRL) menyambangi Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Senin, 27 Juli 2020. Lampost/Triyadi Isworo

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar