#tajuklampungpost#sertifikasi-tanah

Sertifikasi Tanah Pro-Rakyat

( kata)
Sertifikasi Tanah Pro-Rakyat
Ilustrasi - Medcom.id.

UNDANG-undang pokok agraria merupakan peraturan perundang-undangan yang sudah lama mengatur masalah pertanahan di Indonesia. Tujuan di antaranya meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Meski dimulai sejak lama, program sertifikasi tanah perkembangannya cukup lambat. Banyak bidang tanah yang dikuasai masyarakat belum memiliki sertifikat. Padahal, fungsi sertifikat itu sangat penting sebagai alas hukum yang bisa dijadikan pijakan kepemilikan tanah bagi rakyat secara resmi.

Akibat banyaknya tanah yang belum bersertifikat itu, akhirnya berujung pada meningkatnya konflik agraria di Indonesia, termasuk di wilayah Lampung. Karena itu, penyegeraan penerbitan sertifikasi untuk rakyat menjadi hal penting dan tidak boleh ditunda tunda.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung menargetkan untuk menerbitkan 240 ribu sertifikat tanah pada 2020. BPN pun gencar melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mendata seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terpetakan yang dimiliki rakyat.

Segala pembiayaan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mekanisme sertifikasi, seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah, sampai biaya administrasi pendaftaran di seluruh wilayah Lampung dibayarkan dari APBN atau dilakukan secara gratis. Langkah tersebut bisa dikatakan sangat efektif mengejar target 240 ribu bidang tanah pada 2020 sudah bersertifikat.

Program ini harus berjalan maksimal dengan sinergi pemerintahan kabupaten/kota dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Program itu ditujukan menyisir seluruh wilayah terdata melalui mekanisme sertifikasi secara keseluruhan.

Fungsi sertifikat tidak hanya sebagai bukti kepemilikan yang memberikan kepastian hukum negara kepada rakyat, tetapi juga sebagai aset tidak lancar yang bisa dipakai sebagai dasar pengajuan kredit modal usaha ke perbankan.

Adanya program sertifikasi ini diakui membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2016, program tersebut banyak membantu rakyat yang selama ini kesulitan memperoleh bukti pengakuan hukum atas hak tanah mereka.

Keuntungan lain dari adanya program sertifikasi ini, selain soal kepastian hukum, juga bisa menjadi agunan atau aset bagi pihak peminjam ke bank. Sebagaimana yang kita tahu, sertifikat tanah bisa dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman modal.

Dengan begitu, rakyat atau petani sebagai pemilik tanah secara luas bisa mendapatkan akses modal dari perbankan. Hal ini diharapkan akan menambah produktivitas geliat perekonomian rakyat. Pinjaman modal dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai bisnis usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM), maupun sebagai petani dapat dijadikan modal pengembangan pertanian.

Dorongan pemerintahan untuk mempercepat sertifikasi lahan juga akan mengurangi konflik lahan. Karena tanah-tanah masyarakat telah dilindungi oleh kepastian hukum negara. Fungsi sertifikat hak atas tanah (hak milik) menjadi alat bukti yang kuat bagi pemiliknya. 

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar