#refleksi#Serial-Serakah#Iskandar-Zulkarnain
Refleksi

Serial Serakah

( kata)
Serial Serakah
Kantor Jiwasraya (DOK.MEDCOM)

PRAKTIK korupsi di negeri ini tak ada habis-habisnya. Berseri bahkan jumlah yang sangat fantastis. Bertenggerlah Gedung Merah Putih (KPK) dengan penyadapan telepon, Kejaksaan Agung, juga Polri tidak membuat nyali koruptor untuk berhenti membuka praktik mengisap duit rakyat.

Membaca pesan teman yang diviralkan di grup WhatsApp (WA)–membuat bulu kuduk merinding membacanya. Korupsi di negeri ini seperti liga sepak bola yang bertanding siapa yang besar menilap duit rakyat. Praktik yang layak disebut biadab itu membobol uang negara kian hari kian bertambah masif dan terstruktur dimakan koruptor.

Di awal 2020 ini, penjarahan uang di asuransi PT Jiwasraya terungkap Rp13,7 triliun disusul dugaan di asuransi PT Asabri Rp10 triliun. Bank Century Rp8 triliun, lalu korupsi Pelindo II Rp6 triliun. Bahkan hingga hari ini, kasus  megakorupsi BLBI dan KTP-el masing-masing Rp4,5 triliun dan Rp2,3 triliun, belum tuntas. Sangat wajar jika negeri ini menjadi miskin.

Semua kasus itu akibat ulah kebiadaban, kelihaian, kepiawaian koruptor. Penuntasan kasus terasa digantung. Tinggal untuk siapa dan kepentingan apa yang main dalam kasus tersebut. Tidak ada matinya. Ruang pertobatan sangat sepi bagi koruptor. Maka itu uang yang ditilap pun bertambah besar.

Menonton perdebatan—mengungkap kasus korupsi yang berseri di sebuah televisi swasta–membuat emosi jiwa. Miris dan hanya ada kalimat sumpah serapah. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan ketika duit asuransi perusahaan pelat merah “dimain-mainkan” oleh pengurus dan pengusaha. Akhirnya, Jiwasraya gagal membayar klaim pemegang polis.

Jika kasus Jiwasraya tidak dikawal publik, bakalan korupsi itu menguap! Keseriusan kejaksaan agung  mengungkap kasus korupsi jumbo Jiwasraya terungkap. Lima tersangka memakai rompi tahanan dengan tangan diborgol. Mereka adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo.

Hari itu juga Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan digelandang ke jeruji besi. Ditahannya lima tersangka itu apakah rakyat diam? Tentu tidak.

Dialirkan ke mana premi yang dikumpulkan dari uang rakyat itu? Tidak ubah asuransi milik negara ini seperti perusahaan investasi nan bodong. Nasabah diiming-imingi oleh hasil imbalan sangat tinggi ketika kontrak premi akan berakhir. Hari ini, nasabah hanya bisa berdoa agar duitnya bisa dikembalikan. Padahal nasabah menaruh percaya kepada Jiwasraya karena perusahaan itu milik dan dikelola negara. Lagi-lagi rakyat dibohongi.

Jika kasus Jiwasraya tidak dikawal publik, bakalan korupsi itu menguap! Keseriusan kejaksaan agung  mengungkap kasus korupsi jumbo Jiwasraya terungkap.

Tidak hanya nasabah dikibuli dari kasus Jiwasraya, para pensiunan  seperti prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan RI dan Polri juga menjadi korban. Kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mulai terang benderang. Perusahaan negara ini juga diduga tidak luput dari jarahan koruptor. Tunggu hasil auditnya!

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut di perusahaan Asabri ada dugaan korupsi mencapai di atas Rp10 triliun. Mantan Menhan juga Ketua Mahkamah Konstitusi sangat berani mengungkap praktik korupsi di Asabri. Publik mengapresiasi seorang Mahfud yang buka suara dan mempertaruhkan jabatannya.

***

Apa pun namanya, uang nasabah harus diselamatkan. Rakyat menunggu akhir dari permainan uang asuransi kedua perusahaan milik negara itu. Patut diingat bahwa pembentukan Asabri muncul dari kesadaran ingin membantu pegawai rendahan di tubuh TNI dan Polri. Banyak pensiunan memilik rumah pribadi–agar tidak tinggal di asrama karena uang Asabri.

Jiwasraya dan Asabri ada di mana-mana. Kantornya ada di seluruh daerah Indonesia untuk mengumpulkan duit prajurit dan karyawan di TNI dan Polri. Apakah itu jaksa, polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan toleransi serta alat bargaining kepada koruptor yang sudah menguras uang rakyat dari tentara dan polisi.

Mereka adalah penjaga muruah negara—bekerja mempertaruhkan nyawa. Harusnya uang itu bisa dinikmati di kala usai tua. Malah mereka akan hidup bertambah susah dan sengsara karena tidak bisa menikmati uang pensiun. Dugaan korupsi itu langsung dibantah Dirut PT Asabri Sonny Widjaja.

Dia buru-buru menyangkal pernyataan Mahfud yang menduga ada korupsi di tubuh perusahaannya. Semua pengelolaan aset Asabri dilakukan dengan teliti dan aman. “Saya menjamin uang kalian yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” ujar Sonny, Kamis (16/1).

Bahkan, Sonny mengancam membawa pihak yang terus menuduh adanya praktik korupsi di Asabri ke meja hijau. “Saya akan membawanya ke jalur hukum,” ujar Dirut  Asabri. Mahfud MD pun tidak mau kalah. Kata dia, masyarakat perlu bersabar. Kasus tersebut lagi ditangani dan tidak perlu berpolemik supaya penegak hukum tidak terganggu.

Memang Januari ini, dunia asuransi pelat merah ditutupi awan mendung. Polemik di ruang publik tidak akan menyelesaikan masalah. Jalan satu-satunya adalah korupsi itu perlu diselidiki lebih mendalam. Penyelamatan Asabri sangat penting dan strategis. Karena berisi harta negara dan rakyat, dan di situ juga ada jutaan hak anggota TNI dan Polri.

Siapa pun dan lembaga mana pun harus mengembalikan kepercayaan publik pascakasus Jiwasraya dan Asabri. Mengelola duit rakyat, negeri ini membutuhkan sosok integritas, profesionalitas, serta transparan agar tidak menjadi bola salju–mengeruk keuntungan untuk pribadi dan golongan.

Cukuplah kasus Bank Century dan Bantuan (pinjaman) Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menguras kekayaan negara. Hari ini juga, rakyat tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari skandal megakorupsi itu. Hanya menjadi penonton dari liga serial serakah yang menggurita.

Anak-anak bangsa sudah menunggu terlalu lama, kapan ending penuntasan korupsi di negeri ini yang masih setengah hati. Mereka hanya disuguhi tontonan dari penindakan tebang pilih yang berbau politis! ***

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar