#internet#teknologi

Separuh Populasi Warga Indonesia Belum Nikmati Internet

( kata)
Separuh Populasi Warga Indonesia Belum Nikmati Internet
Internet. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Bank Dunia menyebut perkembangan teknologi di Indonesia belum merata. Meski proporsi penduduk dewasa Indonesia yang memiliki akses internet mengalami peningkatan dari 13 persen pada 2011 menjadi 51 persen pada 2019, namun masih ada separuh yang belum terakses internet.

Menurut data Bank Dunia, pada 2019 sebanyak 62 persen warga negara Indonesia dewasa di daerah perkotaan terkoneksi dengan internet, dibandingkan dengan 36 persen di daerah pedesaan, meningkat dari 20 persen dan enam persen masing-masing pada 2011.

Warga negara Indonesia yang berada pada 10 persen distribusi pendapatan tertinggi memiliki kemungkinan mendapatkan konektivitas lima kali lebih besar dibandingkan dengan yang berada pada 10 persen distribusi pendapatan terendah.

"Mengatasi masalah kesenjangan digital membutuhkan lebih dari sekedar upaya untuk mengurangi kesenjangan konektivitas," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen dalam keterangan resminya, Kamis, 29 Juli 2021.

Dalam laporan Bank Dunia yang berjudul 'Bukan Sekadar Unicorn: Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inklusi di Indonesia', Indonesia perlu meningkatkan akses internet kepada warga terutama mereka yang tergolong paling rentan agar dapat memperoleh manfaat teknologi dan layanan digital.

"Akan menjadi sangat penting membantu warga negara mengembangkan keterampilannya untuk memaksimalkan peluang-peluang digital, terutama demi pekerjaan yang lebih baik. Pada saat yang sama, juga penting bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala terkait peraturan serta lingkungan bisnis agar semakin memberdayakan dunia usaha untuk berinovasi dan berkompetisi secara efektif," ungkapnya.

Penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet termasuk yang paling aktif di dunia, dengan menghabiskan rata-rata enam jam waktu online setiap hari. Di samping itu, sebagian besar dari segmen populasi tersebut siap melakukan interaksi digital dengan pemerintah secara lebih intensif.

"Tetapi, fragmentasi data serta potensi terbangunnya suatu kerangka identitas digital (digital ID) yang belum dimanfaatkan pada sistem identitas yang ada saat ini menjadi beberapa kendala utama yang menghalangi pemerintah menjalani proses transformasi digital secara lebih luas," jelas dia.

Penduduk Indonesia yang terhubung secara digital saat ini mengalami bagaimana teknologi mengubah hidup mereka dan juga kegiatan komersial yang berkontribusi kepada pengalaman konsumen yang lebih baik. Namun, berbagai peluang tersebut kerap terbatas bagi suatu kelompok penduduk tertentu dengan keterampilan yang relatif lebih tinggi.

"Pekerjaan berbasis digital (digital gig work) menawarkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk-bentuk pekerjaan informal lainnya. Namun, hal ini hanya terkonsentrasi bagi para pekerja laki-laki di perkotaan, terutama di sektor transportasi, penyimpanan, dan komunikasi," ujarnya.

Laporan ini merekomendasikan pengembangan kerangka digital ID pada tataran nasional untuk memungkinkan warga negara Indonesia menunjukkan identitasnya dengan aman secara online, termasuk di dalamnya undang-undang perlindungan data pribadi yang didukung oleh suatu lembaga pengawasan yang independen.

Laporan ini melihat perlunya mengubah pola pikir dari e-government dengan fokus yang terbatas menuju agenda transformasi digital nasional yang lebih komprehensif.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar