#tajuklampungpost#semsus-kependudukan

Sensus untuk Kesejahteraan

( kata)
Sensus untuk Kesejahteraan
dok Lampost.co

PEMBANGUNAN atau pengelolaan sebuah bangsa akan maksimal manakala ditopang perencanaan berbasis data yang akurat. Proses pembangunan yang maksimal tentu akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Hal itulah yang menjadi tujuan pelaksanaan sensus di Republik ini. UU No 6/1950 tentang Sensus menegaskan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur memerlukan perencanaan dengan bahan dan data terbaik. Sehingga pembangunan dapat dilakukan tepat sasaran dan adil.

Jumlah rakyat Indonesia saat ini mencapai 250 juta jiwa namun klasifikasi detailnya sering berbeda pada tiap institusi. Untuk itu Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana sensus sebagaimana amanat UU perlu membuat satu pintu data. Data terpusat di BPS bisa menjadi dasar sinergisitas pembangunan antarlembaga.

Bahkan, kini BPS sudah mencoba melakukan sensus menggunakan perangkat canggih sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk Sensus Penduduk 2020 (SP2020), dilakukan dalam jaringan (daring) alias online dan konvensional khusus data yang diperlukan melalui wawancara langsung.

Di Lampung, SP2020 daring dimulai Sabtu (15/2), pukul 00.00, warga hanya diminta menyediakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) untuk melihat nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) untuk melihat nomor KK. Warga cukup membuka laman https://sensus.bps.go.id/cek, kemudian ikuti perintah selanjutnya.

Memang sejumlah kendala dihadapi dalam pelaksanaan SP2020 daring itu, sehingga BPS mempertimbangkan sensus konvensional melalui wawancara tatap muka. Kendala utamanya adalah tidak semua wilayah terjangkau internet dan tidak semua penduduk memiliki KTP-el. Padahal tujuan SP2020 itu adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia.

Hal itu berujung pada satu data kependudukan, misalnya di Lampung hanya dalam hitungan sementara adalah 7,691 juta sesuai dengan data BPS 2019. Sehingga setiap program pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat tepat sasaran. Mulai dari program bantuan sosial sesuai dengan jumlah warga miskin, jumlah penduduk yang sudah bekerja untuk melihat tingkat pengangguran, hingga luas lahan produktif untuk melihat tingkat ketersediaan pangan.

Dari segala rencana dan upaya BPS membuat satu data kependudukan itu, maka publik berharap pemerintah benar-benar bisa mewujudkan tujuan sensus itu. Tidak hanya sekadar pendataan yang ternyata hanya berbasis proyek, harus lebih cermat dalam pendataannya.

Sebab, meski daring, tentu ada kontribusi manusianya, yakni operator. Kerja profesional operator menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan sensus. Jangan sampai SP2020 juga dimasuki roh jahat politik praktis dengan menyediakan data palsu dari karakteristik politik demokrasi rakyat.

Alhasil SP2020 menjadi tantangan sekaligus harapan dalam membangun yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehingga cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyakat adil makmur dapat benar-benar tercapai. 

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar