#beritalampung#beritalampungterkini#ombudsman#sengketatanah

Sengketa Tanah Masuk Lima Besar Aduan di Ombudsman Lampung

( kata)
Sengketa Tanah Masuk Lima Besar Aduan di Ombudsman Lampung
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Aduan agraria atau sengketa tanah masuk lima besar laporan yang masuk ke Ombudsman perwakilan Lampung. Permasalahan sengketa tanah menjadi masalah kompleks yang harus diselesaikan.

"Sejak tiga tahun terakhir, aduan agraria masuk lima besar laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman perwakilan Lampung. Namun, jumlahnya terus berkurang setiap tahunnya," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Rabu, 5 Oktober 2022.

Baca juga: Rugikan Negara Rp144 Juta, Pj Kepala Pekon Sinar Muncak Dituntut 2 Tahun Penjara

Nur mengatakan dalam laporan sistem pelayanan pertanahan, biasanya masalah lamanya sertifikat diterbitkan menjadi pokok masalah. Bahkan, ada pelapor yang mengaku telah membayar sejumlah uang kepada seorang oknum pegawai pertanahan, tapi sertifikatnya tak kunjung terbit.

"Masalah-masalah seperti itu mendominasi, jadi mereka para pelapor minta bantuan agar Ombudsman membantu menyelesaikan permasalahan sertifikat itu. Ya kami bantu sampai diterbitkan," katanya.

Berdasarkan data Ombudsman Lampung, aduan-aduan masyarakat itu hampir 90% terselesaikan dan ditangani dengan baik. Laporan penanganan selalu di-update setiap tiga bulan sekali. "Jadi kami lakukan evaluasi triwulan untuk mengetahui sudah berapa aduan yang masuk dan terselesaikan," katanya.

Pada tahap awal untuk membangun mutu, Ombudsman Pusat membentuk semacam crisis center atau posko preventif dan respons terhadap kasus mafia tanah di masing-masing daerah. Tujuannya, mencegah, mengetahui, dan menguasai ragam masalah penguasaan tanah dan penanggulangannya ke depan.

"Upaya ini akan membantu pemerintah dan masyakarat dalam tata kelola dan perlindungan hak yang sedang atau belum diperoleh kepastian hukum. Tujuan lainnya yakni kasus pertanahan dalam lingkup administrasi bisa ditingkatkan penyelesaiannya di lingkungan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan setempat, tidak diarahkan atau mesti diputus pengadilan tata usaha negara," ujarnya.

Daftar 10 aduan terbanyak yang tercatat di Ombudsman Perwakilan Lampung pada tiga tahun terakhir (2020—2022 tahun berjalan)

Tahun 2020

1. Agraria (98 laporan)

2. Pendidikan (64 laporan)

3. Jaminan Sosial (48 laporan)

4. Kepegawaian (35 laporan)

5. Perdesaan (32 laporan)

6. Energi dan kelistrikan (32 laporan)

7. Kepolisian (30 laporan)

8. Administrasi kependudukan (28 laporan)

9. Kesehatan (20 laporan)

10. Tidak diketahui (14 laporan)

Tahun 2021

1. Pendidikan (79 laporan)

2. Agraria (69 laporan)

3. Kesejahteraan Sosial (36 laporan)

4. Kepegawaian (33 laporan)

5. Perdesaan (29 laporan)

6. Perhubungan dan infrastruktur (24 laporan)

7. Kepolisian (22 laporan)

8. Ketenagakerjaan (19 laporan)

9. Perbankan (17 laporan)

10. Pajak (16 laporan)

Tahun 2022

1. Perdesaan (67 laporan)

2. Pendidikan (55 laporan)

3. Energi dan Kelistrikan (49 laporan)

4. Agraria (44 laporan)

5. Perhubungan dan Infrastruktur (42 laporan)

6. Kepegawaian (36 laporan)

7. Kepolisian (13 laporan)

8. Hak sipil dan Politik (12 laporan)

9. Jaminan Sosial (7 laporan)

10. Pajak (6 laporan)

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar