#tajuklampungpost#RSUD-Ryacudu
Tajuk Lampung Post

Sengkarut RSUD Ryacudu

( kata)
Sengkarut RSUD Ryacudu
dok Lampost.co

SILANG sengkarut manajemen RSUD Mayjen HM Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara, berimbas negatif terhadap buruknya pelayanan kesehatan pasien. Polemik berkepanjangan ini mesti segera disudahi.

Bukan justru sebaliknya dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah harus bertindak mengambil langkah cepat dan tepat. Bukan hanya menonton dan lagi-lagi korbannya rakyat. Jika perlu, kepala daerah menjemput bola ke Pemerintah Pusat menyampaikan persoalan yang dialami.

Apalagi mogoknya sejumlah dokter di RSUD Ryacudu sudah berlangsung sejak November 2019. Dampaknya, pasien tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana ketentuan. Sementara sudah menjadi hak pasien mendapatkan pelayanan terbaik.

Hal itu terang benderang tertuang dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 31 dan 32. Pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

Pasien juga berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Lalu, pasien juga berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik juga materi.

Pasien tentu tidak tahu-menahu persoalan apa yang sedang terjadi dalam institusi rumah sakit. Apalagi RSUD Ryacudu bukan milik swasta, melainkan rumah sakit pelat merah.

Tuntutan dokter agar uang insentif yang menjadi hak mereka dirasa tidaklah berlebihan. Wajar ketika kewajiban terselesaikan, mereka menuntut haknya. Terlebih uang tunjangan bulanan nyangkut sejak 2018.

Publik tentu berharap ada solusi konkret dari pihak manajemen perusahaan dan para dokter spesialis. Kasihan rakyat kecil yang tidak mengerti titik persoalan, tetapi merasakan imbas negatifnya.

Bukan kah dokter juga berkewajiban bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu juga keterampilannya untuk kepentingan pasien. Namun, perlu diingat juga bahwa penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Fungsi rumah sakit harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit sebagaimana Permenkes 4 Tahun 2018 bahwa tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dengan karakteristik serta organisasi yang kompleks, memiliki dampak hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan, petugas yang bekerja di rumah sakit, dan masyarakat sekitar. Rumah sakit wajib melayani pasien. Bukan justru sebaliknya menolak pasien karena dokternya mogok kerja.

Publik sangat menanti langkah konkret dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu Kotabumi. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan mencoreng martabat pimpinan daerah karena membiarkan rakyatnya sengsara lantaran sakit tidak mendapat pertolongan dari dokter spesialis.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar