#kedaluwarsa#benih#jagung#tajuk

Sengkarut Benih Kedaluwarsa

( kata)
Sengkarut Benih Kedaluwarsa
Foto dok


PENINGKATAN produksi jagung bisa ditempuh antara lain dengan varietas yang memiliki produktivitas tinggi dan jagung hibrida adalah salah satunya. Produktivitas jagung hibrida berkisar antara 10 dan 13 ton/hektare lebih tinggi ketimbang varietas komposit atau lokal yang hanya kurang dari 3 ton/hektare.

Namun, penyediaan benih jagung hibrida, khususnya di luar Pulau Jawa, masih terkendala karena terbatasnya produksi benih jagung ini. Lantas, bagaimana jika bantuan benih jagung hibrida, khususnya JF-18, ditolak sebagian besar petani karena kedaluwarsa. Hal itulah yang terjadi di Lampung Selatan.

Petani yang berasal dari dua kecamatan, yakni Penengahan dan Ketapang menolak bantuan benih jagung dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dua kecamatan tersebut. Penolakan lantaran bantuan bukan varietas yang biasa ditanam petani, seperti Bisi 18, NK, Pioner, maupun ADV.

Selain kedaluwarsa, benih bantuan tersebut tidak sesuai dengan isian calon petani/calon lahan (CPCL). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan(DTPH-Bun) Lampung Selatan, Noviar Akmal, menyatakan bantuan benih jagung tersebut dari Pemerintah Pusat. DTPH-Bun Lamsel hanya terima barang.

Di situ akhirnya terjadi masalah. Pihak pertama, yakni DTPH-Bun, menyatakan ketidaktahuannya ihwal kedaluwarsanya benih jagung tersebut. Dalih yang digunakan karena yang menyuplai langsung adalah penyalurnya sebagai pemenang tender di pusat.

Maka, mau tidak mau perkara ini mesti diselidiki. Hingga kini benih tersebut akan diperiksa lembaga berkompeten, yakni Balai Sertifikasi Benih (BSB). Tidak hanya itu, harus ada tim terkait yang menyelidiki baik dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di pusat maupun yang ada di daerah untuk menuntaskan kasus ini.

Semua instansi terkait mesti melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan. Jika ada laporan masyarakat mengenai adanya penyimpangan, maka dilakukan pemeriksaan tersendiri oleh dinas terkait. Harus ada pengecekan langsung ke lapangan. Jika laporan masyarakat ternyata benar, maka perusahaan yang memasok benih tersebut harus diblack list. Berikan sanksi kepada pihak ketiga, bukan produknya.

Berpijak dari kasus ini, pemerintah juga perlu menggandeng para penangkar benih lokal untuk memproduksi benih jagung hibrida. Sebab antara satu daerah dan daerah lainnya benih bibit jagung yang digunakan bisa berbeda. Jagung kedaluwarsa dan para penangkar benih jagung yang terlibat ini harus diberantas.

Benih jagung yang sedianya bermanfaat bagi petani, jangan menjadi sia-sia akibat ulah segelintir oknum nakal. Petani sudah mengalami masa paceklik karena kemarau yang melanda, maka jangan tambah lagi kesulitannya itu dengan adanya bibit benih kedaluwarsa.

Tim Redaksi Lampung Post







Berita Terkait



Komentar