#pajak#baksosony

Daftar Pakta Integritas yang Harus Dipatuhi Bakso Sony

( kata)
Daftar Pakta Integritas yang Harus Dipatuhi Bakso Sony
Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Kota Bandar Lampung, Tole Dailami (kanan), bersama kuasa hukum bakso Sony (kiri), saat menunjukkan lembar pakta integritas, Rabu, 13 Oktober 2021. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mulai hari ini seluruh gerai bakso Sony yang ada di Kota Bandar Lampung secara resmi dapat beroperasi kembali setelah menandatangani pakta integritas. Segel yang sebelumnya sempat terpasang pada 18 gerai kini telah dibuka oleh TP4D Kota Bandar Lampung.

Terkait dengan pakta integritas selama ini menjadi polemik antara bakso Sony dengan Pemkot setempat, pasalnya terdapat isi dari kesepakatan itu dinilai memberatkan pihak bakso Sony.   

Baca juga: Bakso Sony Sepakat Pakai Tapping Box

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, Yanwardi mengatakan, pakta integritas telah ditandatangani dan sepatutnya harus dipenuhi sesuai dengan aturan Pemerintah Kota.

"Inti dari pakta integritas itu adalah menggunakan tapping box sesuai arahan KPK sebagai alat perekam transaksi utama, sehingga monitoring pendapatan dan pajak bisa disesuaikan," ujarnya, Rabu, 13 Oktober 2021.  

Berikut isi dari lembar pakta integritas yang telah ditandatangani oleh bakso Sony terdapat sembilan poin antara lain :

1. Mendukung program Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  2. Memungut pajak pada setiap transaksi usaha, baik yang dikonsumsi di tempat kegiatan usaha saya maupun di tempat lain (dibungkus).  

3. Melakukan penyetoran pajak daerah yang menjadi kewajiban setiap bulan berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

4. Hanya Menggunakan perangkat atau sistem perekam data informasi transaksi usaha (Tapping box yang dipasang oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung (tidak ada perangkat lain) dan secara optimal menggunakan alat tersebut pada kegiatan usaha.

5. Tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan pembayaran pajak daerah yang dapat dikategorikan sebagai suap dan atau gratifikasi.

6. Apabila ditemukan permasalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersedia untuk dilalukan audit oleh Tim Pengawasan Pengendalian Dan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka menguji kepatuhan terhadap penghasilan omzet yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir.

7. Apabila dalam pelaksanaannya tidak menggunakan tapping box secara optimal maka bersedia seluruh gerai Bakso Sony yang ada di Kota Bandar Lampung disegel kembali oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

8. Apabila sales report yang disampaikan tidak sesuai dengan data tapping box, maka bersedia diverifikasi oleh BPPRD.

9. Apabila tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas, siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Winarko







Berita Terkait



Komentar