#HakAnak#Lampung

Seluruh Elemen Masyarakat Diminta Bertanggung Jawab atas Pemenuhan Hak Anak

( kata)
Seluruh Elemen Masyarakat Diminta Bertanggung Jawab atas Pemenuhan Hak Anak
dok


Bandar Lampung (lampost.co)-- Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Peraturan ini ditandatangani Jokowi pada gua cegah maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan.

Menurut Direktur Eksekutif LAdA DAMAR Lampung, Sely Fitriani, menjadi bentuk konkret Indonesia untuk meratifikasi konvensi hak anak PBB tahun 1998.

"Jadi memang negara peserta ratifikasi itu dia wajib yang namanya mengambil semua langkah legislasi, kemudian administrasi sebagai bentuk untuk mengimplementasikan konvensi hak anak tadi," katanya, Rabu, 3 Agustus 2022.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung beserta masyarakat, keluarga, orang tua itu bertanggung jawab dan berkewajiban untuk penyelenggaraan perlindungan anak.

"Upaya seperti mencegah, menanggapi, menangani semua perlakuan yang salah, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak yang akhirnya itu berdampak pada anak sendiri," jelasnya.

Akan tetapi, saat semua daerah berkomitmen untuk membuat daerahnya ramah anak. Fakta di lapangan tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang dibuat.

"Penelantaran anak masih tinggi, eksploitasi anak masih tinggi, kekerasan terhadap anak juga masih tinggi. Artinya jaminan perlindungan anak pun masih sangat minim," tuturnya.

Sely menyinggung kasus anak yang dipaksa untuk makan daun sawit, dan ada bullying di sekolah. Hal ini menjadi bukti jika perlindungan anak ini masih menjadi PR yang belum selesai.

"Memang harus semakin gencar ya. edukasi untuk peningkatan pengetahuan agar seluruh pihak masyarakat, keluarga, orang tua, pemerintah daerah untuk mereka betul-betul mengakui dan menjamin hak asasi anak," terangnya.

Maka dari itu ia meminta pemerintah sebagai orang yang diberi mandat oleh undang-undang tentunya harus banyak melakukan upaya upaya pencegahan dan penanganan kasus.

Kekerasan Seksual

Selanjutnya Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak (LAdA) Damar mendata kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung selama rentang Januari hingga Desember 202.  Ada sebanyak 239 kasus, dengan 179 kasus di antaranya kekerasan seksual.

"Bila dirinci berdasarkan bentuk kekerasan, maka kasus kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi yang terjadi di Lampung, yakni 179 kasus," kata Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung, Sely Fitriani.

Ia memaparkan secara detail, kasus kekerasan seksual terjadi di ranah privat sebanyak 7 kasus perkosaan, 34 kasus pencabulan, dan 2 kekerasan berbasis gender online (KBGO). Sedangkan, di ranah Publik terjadi 20 kasus perkosaan, 93 kasus pencabulan, 5 kasus kekerasan berbasis gender online, 1 kasus  Ekshibionis, 17 kasus perdagangan perempuan Pekerja Migran Indonesia dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

Bentuk kekerasan yang terbanyak kedua adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni 35 kasus, dilanjutkan 9 kasus pembunuhan, 5 penganiayaan, dan 5 perampokan. Dari angka tersebut, menunjukkan bahwa di Lampung setiap bulan terjadi 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau setiap minggu terjadi lebih dari 5 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Lalu Kota Bandar Lampung menjadi tempat yang rentan terhadap kekerasan perempuan dan anak dengan angka 47 kasus dengan persentase, lalu disusul Kabupaten Lampung Timur 34 kasus, Tulang Bawang 21 kasus 8,8%, Lampung Tengah 20 kasus, Tanggamus 17 kasus, Lampung Utara 16 kasus , Lampung Selatan dan Way Kanan 15 kasus, Pesawaran 11 kasus, Pringsewu 7 kasus, Mesuji 5 kasus, Lampung Barat dua, dan Kota Metro 2 kasus.

"Bandar Lampung tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi logis dikarenakan angka kejadian kriminalitas tertinggi di perkotaan. Hal ini didukung dengan mudahnya memperoleh data di Bandar Lampung, masyarakatnya lebih terbuka dan berani mengungkap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi disekitarnya," tuturnya.

Dian Wahyu K






Berita Terkait



Komentar