#TajukLampungPost#KotaBaru#PembangunanLampung
Tajuk Lampung Post

Selera Asal Kota Baru

( kata)
Selera Asal Kota Baru
dok Lampost.co

STRATEGI pembangunan jangka panjang di Lampung sering berubah sesuai dengan selera kepala daerah. Perubahan prioritas pembangunan sering membuat bingung masyarakat, termasuk kalangan bisnis.

Ketika masih dipimpin Gubernur Sjachroedin ZP, Pemprov bersama DPRD Lampung sepakat merelokasi ibu kota provinsi dari Bandar Lampung ke Kota Baru di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Rencana tersebut digulirkan sejak 2010.

Lahan sudah tersedia, sekitar 1.500 hektare. Lahan seluas itu akan dipakai untuk membangun gedung pemerintah, seperti kantor Pemprov, markas kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan berbagai instansi lain. Juga sejumlah fasilitas umum dan kepentingan komersial, seperti perkantoran swasta dan perumahan.

Payung hukum pun sudah disiapkan, yakni melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru Lampung. Dari aspek pembiayaan, untuk tahap awal DPRD menyetujui anggaran pembangunan lebih dari Rp300 miliar. Dana tersebut dipakai untuk pengerjaan kompleks kantor Pemprov Rp18,9 miliar dan pembangunan gerbang (Rp1,5 miliar). Pemprov juga membangun empat gedung utama, yakni kantor gubernur (Rp72 miliar), gedung DPRD (Rp46 miliar), balai adat (Rp1,5 miliar), dan masjid agung (Rp20 miliar).

Setelah Sjachroedin meninggalkan Mahan Agung, pembangunan megaproyek daerah itu pun terhenti. Lokasi lahan yang berstatus aset Pemprov Lampung itu pun terbengkalai. Beberapa petani Jatiagung dan sekitarnya kemudian memanfaatkan ratusan hektare lahan kosong tersebut untuk ditanami singkong.

Di masa kepemimpinan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, proyek pembangunan Kota Baru kembali mengemuka. Keseriusan melanjutkan pembangunan Kota Baru ditunjukkan Pemprov dengan memberikan anggaran ekstra untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. Tambahan anggaran tersebut disahkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Lampung 2020.

Nominal anggaran ekstra yang disiapkan Rp11,5 miliar dengan perincian untuk pembangunan Markas Polda Lampung (Rp2 miliar), tambahan infrastruktur (Rp9 miliar), dan tinjauan ulang masterplan Kota Baru (Rp500 juta).

Pada tahap awal, Pemprov akan merumuskan ulang perencanaan pembangunan Kota Baru agar sesuai dengan situasi terkini. Perencanaan ulang itu sangat penting karena saat penyusunan perda dulu tidak ada faktor kemudahan transportasi berupa jalan tol trans-Sumatera (JTTS). Selain itu, kini Institut Teknologi Sumatera dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang letaknya berdekatan dengan Kota Baru sudah makin ramai.

Belum lagi kelak akan dibangun kampus II Universitas Lampung. Di kawasan sekitar juga akan dibangun persimpangan shortcut kereta api dari Tegineneng menuju dua arah; satu jalur ke Tarahan dan jalur kedua ke Bakauheni.

Di tengah kemacetan lalu lintas dalam kota yang makin parah, melanjutkan pembangunan Kota Baru tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain itu, akan tercipta pusat perekonomian baru. Itu sebabnya, proyek jangka panjang tersebut hendaknya tidak berhenti di tengah jalan sesuai dengan selera penentu kebijakan. Pembangunan Kota Baru harus kembali ke selera asal sesuai dengan Perda No 2/2013 yang sampai sekarang masih berlaku.

Bambang Pamungkas

Berita Terkait

Komentar