#mutasi#pemkot

Seleksi Pejabat Tinggi Pratama Pemkot Metro Tinggal Setahap

( kata)
Seleksi Pejabat Tinggi Pratama Pemkot Metro Tinggal Setahap
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, Welly Adi Wantra. Lampost.co/Bambang Pamungkas


Metro (Lampost.co) -- Pengumuman hasil asesmen Mabes Polri terkait proses pengisian lima jabatan kosong di Kota Metro sudah keluar. Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di Kota Metro ini diikuti 21 peserta. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo menjelaskan, tahap selanjutnya adalah seleksi wawancara oleh panitia seleksi (pansel). Tahapan ini akan digelar pada Jumat dan Sabtu di pekan ini. 

"Tinggal satu tahap lagi," kata dia, Rabu, 12 Januari 2022.

Baca: 21 Peserta Seleksi Jabatan Pemkot Metro Jalani Assesment di Mabes Polri

 

Bangkit menjelaskan, para peserta akan kembali disaring menjadi tiga besar. Sementara pelantikan akan langsung dipimpin Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin. 

"Mudah-mudahan kita segera bisa mengisi lima jabatan kosong tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, Welly Adi Wantra mengungkapkan, penilaian akan terbagi ke dalam empat indikator.

"Pertama tahap administrasi dengan bobot nilai 20 persen. Ini terdiri dari rekam jejak calon," kata dia. 

Dalam penilaian asesmen terdiri dari berbagai materi yang ada dengan bobot nilai 25%. Kemudian ada juga penilaian makalah dengan bobot nilai 20%. 

"Selanjutnya seleksi wawancara yang dilakukan oleh pansel. Di sini terlihat kemampuan calon dalam melakukan inovasi, kolaborasi, dan sebagainya. Kemudian, tentang hal lain yang menyangkut JTP yang dituju tersebut. Penilaian ini memiliki bobot paling tinggi yaitu 35 persen," ujarnya. 

Dia menambahkan, jika ada penilaian yang kurang, maka bisa ditutupi dari tes wawancara tersebut. Karena empat indikator ini akan dikalkulasikan sebagai skor akhir.

"Lalu dirapatkan lagi oleh pansel dan mengurutkan tiga besarnya. Lalu kepala daerah minta persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tambahnya. 

Menurut dia, pemilihan kepala lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan hak prerogratif kepala daerah. 

"Jadi boleh memilih salah satu dari tiga besar itu. Yang penting sudah masuk tiga besar. Karena dengan penilaian tiga besar ini dianggap sudah mencukupi standar kompetensi yang dibutuhkan," ungkapnya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar