Sekprov: Angka Inflasi Lampung Terendah Se-Sumatera Harus Dipertahankan

Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin, 30 Januari 2023. Adapun pembahasan yang dilakukan terkait upaya penanganan inflasi yang terjadi di Indonesia termasuk Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan saat ini tercatat angka inflasi Provinsi Lampung pada Januari 2023 sama dengan angka inflasi nasional yakni sebesar 5,51 persen. 

"Di Pulau Sumatera, angka inflasi Provinsi Lampung merupakan yang terendah dibandingkan dengan rata-rata angka inflasi di Pulau Sumatera sebesar yakni 6,14 persen," kata Fahrizal Darminto saat ditemui di ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. 

Baca juga: UMKM Bangkit Bersama Lampung  Post Garden Fest Vol II

Menurutnya dengan nilai inflasi terendah se-Sumatera tersebut merupakan wujud dari koordinasi yang dilakukan banyak pihak, sehingga menjadikan Lampung terus menunjukkan nilai yang baik. 

"Nilai inflasi kita terendah di Sumatera, ini cukup bagus. Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, dipimpin oleh Bapak Gubernur, kita bisa lebih lagi ke depan," kata Fahrizal.

Ia mengatakan pihaknya mengikuti arahan dari Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi terkait upaya pemerintah daerah agar secara masif memantau penyaluran beras SPHP dan bekerja sama dengan Bulog. 

"Selain itu kita lakukan mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing. Melakukan gerakan pangan murah dan melakukan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah," katanya. 

Menurutnya, saat ini dalam rakor tersebut mengungkapkan bahwa harga minyak goreng di beberapa daerah mengalami kenaikan yang diindikasikan karena permintaan yang cukup tinggi. 

"Untuk itu, Bapanas merekomendasikan agar memaksimalkan penyaluran DMO baik dalam bentuk curah maupun kemasan, utamanya untuk menjaga pasokan minyak goreng menjelang puasa dan lebaran," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan makanan bergejolak (volatile food) seperti beras, minyak goreng, cabai merah, bawang merah, dan kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price) seperti tarif listrik, angkutan udara, dan angkutan dalam kota.

Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) karena kepala BPS telah menugaskan 512 kepala BPS Daerah untuk membuat proxy inflasi sehingga dari data tersebut, kepala daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat.

Adi Sunaryo