#ekonomilampung#pemprov#inflasi

Sejumlah Strategi Disiapkan Pemprov Guna Tekan Inflasi di Lampung

( kata)
Sejumlah Strategi Disiapkan Pemprov Guna Tekan Inflasi di Lampung
Ilustrasi inflasi. Dok MI


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedang menyiapkan sejumlah langkah sebagai antisipasi terjadinya inflasi di Bumi Ruwa Jurai. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, terdapat sejumlah langkah strategis guna menghindari inflasi terjadi. 

"Kemarin tim sudah memberikan kerangka dan acuan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan simulasi. Di mana dua persen dana transfer umum akan digunakan untuk kebutuhan daerah," ujar Fahrizal, Selasa, 6 September 2022. 

Baca: Pemprov Upayakan Kebijakan Satu Data Warga Lampung lewat Regsosek 2022

 

Pihaknya juga mengaku  telah meminta agar bupati/wali kota dapat memberikan pemaparan terkait pemanfaatan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa (DD), serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan strategi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif (4K) di daerahnya masing-masing.

"Mengendalikan tingkat inflasi di Provinsi Lampung dengan Strategi 4K di antaranya untuk ketersediaan pasokan untuk mengendalikan komoditas daerah dengan prioritas memenuhi kebutuhan daerah setelah itu dikirim ke luar daerah. Dengan kata lain, menahan ekspor produk komoditas daerah sampai kebutuhan tercukupi," jelas dia. 

Selanjutnya melakukan gerakan tanam dan panen cepat melalui pemanfaatan varietas tanaman cepat panen/genjah. 

"Percepatan gerakan menanam cabai dan bawang di wilayah yang potensial dengan berkolaborasi lintas pelaku seperti kelompok tani, dan PKK. Manfaatkan juga lahan pekarangan dan lahan tidak produktif di desa," jelas dia. 

Selain cabai dan bawang merah, pastikan komoditas lain juga tercukupi untuk konsumsi masyarakat. Mengembangkan varietas padi yang paling cocok serta segera mengagendakan restocking ikan di kabupaten.

Kemudian, untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan milik negara/BUMN juga harus mendukung prioritas pemenuhan konsumsi daerah dan daerah lain jika terjadi surplus. Pemprov Lampung pun dapat melakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik antar-kabupaten/kota maupun antarprovinsi.

"Kami juga fokus memanfaatkan Dana Desa untuk pangan desa, yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan melalui payung hukum penggunaan dana desa melalui keputusan Menteri Desa No. 97/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa mulai dari penyediaan data dan informasi, produksi komoditas," kata dia. 

Pihaknya juga fokus pada keterjangkauan harga melalui pemantauan harga harian, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah bersubsidi dengan fokus instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diminta untuk melakukan gerakan hemat energi.

"Pencadangan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD untuk mendukung pengendalian inflasi, optimalisasi BUMDes dalam menyalurkan dana bergulir masyarakat (DBM) serta pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk mendata masyarakat miskin secara akurat agar program bantuan dapat tepat sasaran, dan menyalurkannya tepat waktu," katanya. 

Untuk kelancaran distribusi yang harus dikendalikan, jangan ada kemacetan sistem logistik dengan pemanfaatkan bansos, anggaran desa, misalnya untuk subsidi transportasi komoditas dari wilayah produsen ke konsumen.
 
"Dukungan TNI dan POLRI untuk distribusi bahan pangan pokok dan bahan bakar ke daerah yang sulit dijangkau, serta pengamanannya. Kami juga meminta kepolisian melakukan upaya pengawasan dan penertiban di lapangan untuk menjamin tidak terjadi praktik-praktik yang memperburuk keadaan seperti penimbunan bahan pokok dan bahan bakar," katanya.

Sobih AW Adnan








Berita Terkait



Komentar