#asn#jakarta

Sejumlah Sanksi untuk Abdi Negara yang Bolos

( kata)
Sejumlah Sanksi untuk Abdi Negara yang Bolos
Aparatur sipil negara (ASN) sedang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Medcom.id/Rhobi Sani


Jakarta(Lampost.co) -- Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja di masing-masing kementerian. Ada sanksi ringan hingga berat untuk abdi negara yang bolos kerja.
 
Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 94 Tahun 2021 ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021.
 
Pasal 9 ayat 1 huruf b PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur soal hukuman disiplin ringan kepada PNS yang bolos kerja. Pertama, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif tiga hari dalam satu tahun akan mendapatkan teguran lisan.

Kedua, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif empat sampai enam hari kerja dalam 1 satu tahun akan diberikan teguran tertulis. Terakhir, kementerian terkait dapat memberikan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif tujuh sampai 10 hari kerja dalam satu tahun.
 
Sanksi sedang juga menanti PNS yang bolos kerja. Ketentuan sanksi itu diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Baca juga: Pemkab Pesawaran bakal Beri Sanksi ASN yang Bolos Kerja Usai Libur Lebaran
 
Pada Pasal 10 ayat 2 huruf f ke-1 menjelaskan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai 13 hari kerja dalam satu tahun akan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam bulan. Kedua, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai 16 hari kerja dalam satu tahun akan dihukum pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama sembilan bulan.
 
Terakhir, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai 20 hari kerja dalam satu tahun akan menerima pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan tunjangan itu akan diberikan selama 12 bulan.
 
PP Nomor 94 Tahun 2021 juga mengatur sanksi berat bagi ASN yang banyak bolos kerja. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 11 ayat 2 huruf d.
 
Pertama, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja dalam satu tahun akan menerima penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kedua, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai 27 hari kerja dalam satu tahun akan diberikan hukuman pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
 
Ketentuan disiplin PNS ini mulai berlaku sejak diundangkan Menteri Hukum dan Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada 31 Agustus 2021.

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar