#LAMPUNG

Sejumlah Organisasi Profesi Tolak RUU Omnibuslaw Kesehatan

( kata)
Sejumlah Organisasi Profesi Tolak RUU Omnibuslaw Kesehatan
Aksi damai yang dilakukan oleh organisasi profesi terkait penolakan RUU Omnibuslaw Kesehatan di Senayan, Senin, 28 November 2022. Dok IDI Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama organisasi profesi kesehatan lainnya menyampaikan penolakan terkait RUU Kesehatan (Omnibus Law) yang ditetapkan masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023.

Organisasi profesi kesehatan yang menolak RUU Omnibus Law kesehatan yakni Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Organisasi profesi kesehatan itu, menolak Omnibus Law dan meminta perbaikan sistem kesehatan yang komprehensif.

Ketua Bidang Kajian, Penanggulangan Penyakit dan Mitigasi Bencana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung, Aditiya M Biomed menyampaikan organisasi profesi kesehatan menolak rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Kesehatan. Ada 12 poin yang menjadi permasalahan organisasi profesi kesehatan dalam RUU Omnibuslaw Kesehatan.

Ia menilai proses dalam penggodokan undang-undang tersebut tidak transparan dan pada saat perancangam undang-undangnya melibatkan organisasi profesi.

"Yang jadi masalah, kami nggak diajak ngobrol dan tiba-tiba draft sudah beredar. Memang ada 400 lebih halaman, kalau saya melihat nggak semuanya jelek rancangannya tapi ada beberapa yang agak krusial," kata dia, Senin, 28 November 2022.

Dia juga mengungkapkan jika besok ada kabar bahwa Omnibuslaw Kesehatan akan diketok palu sebagai prolegnas prioritas tahun 2023. "Jadi kami pertanyakan urgensinya apa? Tujuh undang-undang sebelumnya itu menurut kami masih baik-baik saja," kata dia.

Ia mengatakan sesuatu yang baik harus dilakukan sesuai prosedur. Kalau penggodokannya dilakukan diam-diam mengajarkan demokrasi yang tidak baik.

"Salah satu yang kami sorot, adalah meniadakan peran organisasi profesi, misalnya kalau dokter mau buka praktik itu harus ada rekomendasi dari organisasi profesi, peran kami melihat jika dokter ini benar dan ijazahnya bisa dipertanggung jawabkan," kata dia.

"Bisa dibayangkan peran organisasi profesi tidak ada, kalau orang mau buka praktek SIP-nya langsung ke Kemenkes. Kan ini konyol, kadang-kadang pun masih kami temukan dokter palsu," kata dia.

Adapun 12 alasan yang mendasari penolakan dari PB IDI dan lima organisasi profesi terkait RUU Kesehatan Omnibus Law adalah:

1. Penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi;

2. Sentralisasi kewenangan Menteri Kesehatan yaitu kebijakan ditarik ke kementerian kesehatan tanpa melibatkan masyarakat, organisasi profesi, sehingga mencederai semangat reformasi;

3. Pendidikan kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan sejalan dengan masifnya investasi;

4. Syarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dengan dimasukkan pidana penjara dan denda yang dinaikkan hingga 3 (tiga) kali lipat;

5. RUU Kesehatan Omnibus Law mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilayani oleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi;

6. RUU Kesehatan Omnibus Law mempermudah mendatangkan tenaga kesehatan asing berpotensi mengancam keselamatan pasien;

7. RUU Kesehatan Omnibus Law berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak tenaga medis, dan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum dan keselamatan pasien;

8. RUU Kesehatan Omnibus Law mengancam ketahanan bangsa serta mengebiri peran organisasi profesi yang telah hadir untuk rakyat;

9. Pelemahan peran dan independensi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dengan berada dan bertanggung jawab kepada menteri (bukan kepada Presiden lagi);

10. Kekurangan tenaga kesehatan, dan permasalahan maldistribusi adalah kegagalan pemerintah bukanlah kesalahan organisasi profesi;

11. RUU Kesehatan Omnibus Law hanya mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi keahlian dan kualifikasi yang jelas;

12. RUU Kesehatan Omnibus Law mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu dan manusiawi.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar