#kekerasananak#kekerasanperempuan#ruupks#prolegnas

Sejumlah Elemen Desak RUU PKS Jadi Prioritas Prolegnas

( kata)
Sejumlah Elemen Desak RUU PKS Jadi Prioritas Prolegnas
Ilustrasi.Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Masyarakat sipil yang tergabung dalam ratusan organisasi masyarakat, NGO, komunitas, dan elemen lainnya mendesak agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tetap menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Sebelumnya, mereka menyampaikan kekecewaan atas pernyataan Komisi VIII DPR terkait akan dikeluarkannya RUU Penghapusan KS dari daftar Prolegnas.

Hal itu kemudian dikuatkan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR di awal Juli 2020, yang akhirnya memutuskan mengeluarkan RUU Penghapusan KS bersama dengan RUU lainnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Damar Sely Fitriani mengungkapkan sejak Maret 2020 Komisi VIII telah menyerahkan RUU ini kepada Baleg DPR dengan alasan adanya beban penyelesaian agenda RUU yang cukup sulit untuk dipenuhi. Namun, pada saat itu Baleg DPR tidak mengambil alih sebagai RUU Prioritas 2020 sehingga sampai saat ini status RUU Penghapusan KS masih menjadi usulan Komisi VIII.

"Kami menilai saat ini terjadi ketidakjelasan status RUU PKS di parlemen. Sejak ditetapkan sebagai prolegnas prioritas 2020 sampai Juli ini belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi pengusul RUU ini. Hal ini menimbulkan kebingungan publik mengenai bagaimana posisi kebijakan yang sangat diharapkan untuk melindungi dan memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual dan keluarganya," kata Sely melalui keterangan tertulis, Minggu, 5 Juli 2020.

Menurut diaa, ketidakjelasan status dan tidak transparannya proses di DPR jelas menyulitkan masyarakat dalam mengawal RUU ini. Padahal, pembahasan RUU sejatinya inklusif dan partisipatif.

Situasi menggantung ini, kata Sely, sebenarnya tidak terlalu berbeda dibandingkan 2019. Hingga kini RUU PKS hanya dijadikan janji yang terus menerus gagal.

"Ini membuktikan lemahnya komitmen parlemen sendiri untuk memastikan RUU ini dibahas. Padahal kekerasan terhadap perempuan meningkat selama pandemi ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bintang Puspayoga dalam diskusi publik, 26 Juni 2020, menyatakan berdasarkan data SIMFONI, Januari 2020 sampai 19 Juni 2020, terjadi 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki. Komnas Perempuan mencatat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019 dengan kasus kekerasan seksual di ranah publik 2.521 kasus dan ranah privat 2.988 kasus.

Oleh sebab itu, jaringan masyarakat sipil menuntut sejumlah hal, antara lain mendesak kepada ketua DPR dan pimpinan segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah sangat mendesak, sesuai dengan tuntutan masyarakat sipil dan keadilan bagi korban. Kemudian, menuntut Baleg dan semua pimpinan Baleg memastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas Prioritas 2020 sehingga bisa segera disahkan dan sesuai harapan dari masyarakat.

Selain itu, menuntut DPR membuka akses diskusi, memberikan ruang untuk bersuara, dan masukan kelompok masyarakat sipil dalam proses berjalannya pembahasan RUU Penghapusan kekerasan Seksual.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar