#pandanganfraksi#dprdmetro#beritametro

Sejumlah Catatan Fraksi Terhadap Kinerja Wali Kota Metro

( kata)
Sejumlah Catatan Fraksi Terhadap Kinerja Wali Kota Metro
Rapat paripurna pandangan umum LKPJ 2019 di aula gedung DPRD, Selasa, 30 Juni 2020. Lampost.co/Bamabang Pamungkas

Metro (Lampost.co): Sejumlah fraksi DPRD Kota Metro memberikan beberapa catatan terhadap Wali Kota Metro pada rapat paripurna pandangan umum LKPJ 2019 di aula gedung DPRD, Selasa, 30 Juni 2020.

Diantaranya, Fraksi aksi PKS yang menilai terkait pencapaian belanja modal pada jalan, irigasi, dan jaringan yang hanya mencapai Rp87,11 miliar yang tidak terserap dan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, beberapa ruas jalan di Kota Metro saat ini masih mengalami kerusakan parah.

Selain itu Fraksi PKS juga mempertanyakan capaian belanja tidak langsung pada belanja pegawai di Dinas Pendidikan yang hanya mencapai 92,63 persen. PKS juga meminta Pemkot agar tidak lengah setelah berhasil meraih WTP kesepuluh kalinya.

"Pemkot harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya," kata Wasis juru bicara Fraksi PKS.

Senada dengan Fraksi Amanat Bangsa yang yang meminta Pemkot Metro tidak lengah atas predikat WTP. Wali Kota diminta untuk membuat database pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut tertuang dalam banyaknya kontribusi daerah yang gagal, diantaranya masukan retribusi dari pengujian kendaraan bermotor yang tidak memberikan kontribusi retribusi sama sekali.

"Untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor 0 persen," kata juru bicara Fraksi Amanat Bangsa, Wahid Asngari.

Fraksi Amanat Bangsa juga meminta Wali Kota untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. "Jangan sampai ada proyek pembangunan di kelurahan yang lurahnya tidak mengetahui, baru tau jika sudah ada permasalahan," ujar Wahid.

Sementara dari Fraksi Golkar meminta Wali Kota untuk menata dan mendata ulang seluruh aset daerah. Wali Kota juga diminta memfokuskan visi sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga.

Berbeda dengan Fraksi NasDem yang memberi catatan meminta Wali Kota untuk meningkatkan pengawasan terkait pembangunan fisik agar bisa lebih berkualitas.

Hal senada juga disampaikan oleh Basuki Rahmat juru bicara dari Fraksi Demokrat yang meminta Wali Kota untuk menyikapi pekerjaan yang dilakukan OPD belum selesai.

"Jangan sampai ada alasan tidak selesai sesuai dengan waktunya," ujar Basuki.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar