#beritalampung#beritanasional#haritani#pertanian

Sejarah Hari Tani Nasional Diperingati Tiap 24 September

( kata)
Sejarah Hari Tani Nasional Diperingati Tiap 24 September
Ilustrasi. Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September. Hari Tani Nasional ini merupakan bentuk peringatan dalam mengenang sejarah perjuangan kaum petani.

Melansir dari Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia, Hari Tani Nasional bermula pada tahun 1960 di mana saat itu disahkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban kaum tani.

Termasuk mengatur hak atas tanah, dan hak atas sumber-sumber agraris untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani dan bangsa. Hal ini yang kemudian menjadi tonggak dan landasan Hari Tani Nasional di Indonesia.

Sebagai negara agraris dan mayoritas rakyatnya adalah petani membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang harus terus memperdulikan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu Penetapan Hari Tani Nasional berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 No 169/1963 menandakan pentingnya peran dan posisi petani sebagai entitas pembangunan Bangsa.

Sejak lepas dari cengkraman Belanda, pemerintah Indonesia selalu berusaha merumuskan UU Agraria baru untuk mengganti UU Agraria kolonial. Pada tahun 1948, ketika itu ibu kota Republik Indonesia (RI) berkedudukan di Yogyakarta. Penyelenggara negara membentuk panitia agraria Yogya. Namun, akibat gejolak politik, usaha itupun kandas.

Baca juga: Peternak Telur Kosongkan Kandang Akibat Harga Merosot

Setelah diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 dan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda, atas pengakuan kedaulatan politik Negara Indonesia, maka ibukota RI kembali ke Jakarta. Kemudian, Panitia Agraria Yogya diteruskan di Jakarta pada tahun 1951, dengan nama Panitia Agraria Jakarta.

Dalam perkembangannya, berbagai panitia yang telah terbentuk, gagal dan tersendat-sendat. Panitia Agraria Jakarta yang sempat mandek diteruskan oleh Panitia Soewahjo (1955), Panitia Negara Urusan Agraria (1956), Rancangan Soenarjo (1958) dan Rancangan Sadjarwo (1960).

UUPA 1960 merupakan payung hukum bagi pengelolaan kekayaan agraria nasional. Kekayaan agraria nasional tersebut mengacu kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Undang-undang ini lahir dari semangat perlawanan terhadap kolonialisme, yang telah merampas hak asasi rakyat Indonesia selama berabad-abad melalui Agrarische Wet 1870.

Prinsip UUPA adalah menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. UUPA mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik. Tanggal ditetapkannya UUPA, yakni 24 September. Karena itulah kemudian setiap tanggal itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar