#mpr#LestariMoerdijat#NasDem#prokes#asusila

Segera Lindungi Warga Negara dari Ancaman Tindak Kekerasan Seksual

( kata)
Segera Lindungi Warga Negara dari Ancaman Tindak Kekerasan Seksual
Wakil Ketua MPR Lestai Moerdijat. Dok MI


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR Lestai Moerdijat menegaskan kasus tindak kekerasan seksual yang menimpa perempuan 14 tahun di Bandung, Jawa Barat, merupakan alarm tanda bahaya. Negara harus segera menyiapkan perangkat perlindungan yang pasti bagi setiap warga negara.

"Pelaku kejahatannya sudah seperti sindikat yang melibatkan sejumlah orang. Mulai dari penculikan, jual beli orang hingga pemerkosaan, suatu kebiadaban yang tidak pantas terjadi di negeri yang berlandaskan Pancasila," kata Lestai Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Desember 2021.

Diberitakan di sejumlah media massa, telah terjadi pemerkosaan perempuan berusia 14 tahun oleh sejumlah pria di Bandung, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Desember 2021 lalu dan beredar luas di media sosial.

Menurut Lestari, semua pihak, termasuk para wakil rakyat, yang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus merespon maraknya kasus kekerasan seksual dengan mengakselerasi proses legislasi agar RUU TPKS segera menjadi undang-undang.

"Karena perangkat perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu melindungi perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual," tambah Rerie, sapaan akrab Lestari.

Apalagi, ujar Rerie, saat ini ada kecenderungan pelaku kejahatan kekerasan seksual yang terorganisir, sehingga perlu sistem  yang menyeluruh mencakup pencegahan, perlindungan yang memadai dan sanksi yang memberi efek jera bagi para pelaku.

Salah satu bentuk kewaspadaan negara terhadap ancaman yang menyasar warganya, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, adalah dengan menghadirkan peraturan yang mampu mencegah ancaman itu terjadi.

RUU TPKS yang saat ini masih menunggu pengesahan pimpinan DPR RI untuk dijadikan RUU inisiatif DPR agar bisa dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah, tambah Rerie, adalah bagian dari bentuk kewaspadaan negara untuk melindungi warganya.

Rerie sangat berharap, RUU TPKS bisa segera menjadi undang-undang dan mampu menghentikan berbagai tindak kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini.

Winarko







Berita Terkait



Komentar