#tambakudang#ekbis#beritalampung

Segel Tambak Udang, Pemkab Pesibar Dinilai Tak Dukung Program Presiden

( kata)
Segel Tambak Udang, Pemkab Pesibar Dinilai Tak Dukung Program Presiden
Pemkab Pesibar menyegel tambak udang di Kecamatan Lemong, Sabtu, 19 Oktober 2021. Lampost


Krui (Lampost.co) -- Pengelola PT Arci Ferdian Farm, Sheni, menolak tambaknya disegel dengan alasan ia dan enam petambak lainnya diadukan Pemkab ke Mabes Polri dengan tuduhan tambak ilegal.

“Tunggu dulu keputusan pengadilan, apakah kami bersalah atau tidak,” tegasnya dengan suara keras saat menghadapi penyegelan, Sabtu, 19 Oktober 2021.

Lalu ia pun mengadukan Satpol PP ke Polda Lampung yang pada penyegelan pertama Maret tahun lalu merusak pipa saluran air masuk di tambaknya. Bahkan kini kasusnya tersebut masuk P-19 guna melengkapi berkas perkara.

“Penyegelan ini bertentangan dengan program Presiden Jokowi yang menargetkan peningkatan produksi dan ekspor udang hingga 250% hingga 2024. Berarti jika tambak ini disegel, maka Bupati Pesibar tidak mendukung program pemerintah pusat,” tambahnya.

Ia juga turut menyurati Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono guna minta perlindungan hukum agar tetap bisa melanjutkan budidaya sebagai bentuk dukungan menyukseskan program Presiden dalam sektor perikanan.

Namun Plt Kasatpol PP Pesibar, Cahyadi Muis, mengatakan penyegelan itu atas dasar Perda RTRW Pesibar dan Perbup. Sementara, untuk ganti rugi yang dituntut petambak, pihaknya belum bisa menurutinya. Sebab, dia menilai tidak ada Perpres yang mengaturnya.

“Ini sudah selama dua tahun sejak Perda diterbitkan dan itu masa toleransi dari kami. Dengan penyegelan ini seharusnya semua aktivitas dihentikan. Kalau masih ada aktivitas kami koordinasi lagi sesuai peraturan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS), Agusri Syarief, mengatakan Pemkab tidak pernah mengajak diskusi petambak terkait penutupan tambak dan ganti rugi sebagai dampak dari implementasi Perda RTRW. Bahkan ketika pihaknya menawarkan diri melakukan negosiasi ganti rugi kepada Sekda setempat ditolak mentah-mentah.

“Ini kan namanya arogansi kekuasaan. Sementara dana kawan-kawan untuk berinvestasi sini mungkin hampir Rp1 triliun. Masa baru dua tahun mau ditutup dengan alasan RTRW nya berubah,” jelas Agusri.

Sengketa penutupan tambak juga masih dalam proses mediasi yang dilakukan pihak Ombudsman RI dan hingga kini belum ada keputusan dan titik temu. “Rekomendasi terakhir dari Ombudsman tidak ada tindakan apapun dari Pemkab sebelum ada keputusan dari Ombudsman RI,” lanjutnya.

Untuk itu, dengan rekomendasi Ombudsman yang tidak diindahkan, maka dia akan mengajak anggotanya mengajukan judicial review ke MA atas Perda RTRW Pesibar tersebut. “Kalau pemerintah bisa seenaknya mengubah RTRW dan menutup usaha yang bertentangan, tidak akan ada pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia karena tidak ada jaminan hukum dalam berinvestasi,” kata dia.

Menurut dia, perubahan RTRW itu bukan hal baru di Lampung, karena Pemkab Lampung Selatan dan Pesawaran pun lebih dulu melakukannya. Namun, tambak di kedua daerah tersebut tidak terganggu dan tetap diberikan izin melanjutkan usahanya dengan syarat tidak boleh memperluasnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar