#penyedotanpasir#beritalampung#lingkungan

Sedot Pasir di Sekitar Gunung Anak Krakatau, Warga Pesisir Kecam PT LIP

( kata)
Sedot Pasir di Sekitar Gunung Anak Krakatau, Warga Pesisir Kecam PT LIP
Kapal yang diduga menyedot pasir di sekitar GAK. Foto: IST

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Ratusan warga yang beraktivitas di laut sekitar Pulau Sebesi dan Gunung Anak Krakatau mengutuk keras adanya upaya penyedotan pasir, yang dilakukan oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP).

"Kita pantau sekitar 4 hari yang lalu dan mencurigakan. Kok tongkangnya enggak wajar. Kita samperin, akhirnya benar mau sedot pasir," ujar Umar Hadi salah satu warga sekitar yang berprofesi sebagai pemadu wisata, Jumat, 30 Agustus 2019.

Ia dan warga lainya pun sudah menyambangi langsung kapal tongkang tersebut pada 28 dan 29 Agustus, kemarin. Bahkan pemantau dengan drone pun dilakukan dan memang diketahui ada aktivitas penyedotan pasir.

Bahkan PT Lautan Indonesia Persada (LIP) pun sudah mencoba berkoordinasi dengan warga dan mengatakan upaya pengerukan sesuai dengan aturan yakni 7-10 mil dari bibir pantai.

Namun fakta di lapangan hasil sidak warga, kapal beroperasi sekitar 500 meter dari pinggir pantai dan sangat dekat dari GAK. "Memang perusahaan ini kan izinnya dai 2015-2020. Dulu memang mau nyedot tapi terus kita tolak. Mungkin merasa rugi sudah keluar izin, mereka mau beraksi lagi. Sampai kapanpun bakal kita tolak dan kita pertanyakan kenapa izinnya keluar," kata Umar Krakatau sapaan akrabnya.

Mereka menolak, lantaran ekosistem dan biota laut bakal rusak. bahkan tak disadari bisa terjadi bencana, ketika Gunung Anak Krakatau longsor. Diduga kuat salah satu faktor bencana tsunami Desember kemarin, dikarenakan adanya praktik penyedotan pasir, selain faktor alam lainnya .

"Perusahaan tersebut kan tahu di situ ada pasir hitam, ada kandungan emas, pokoknya kita menolak," katanya.

Ia pun berharap agar aparat berwajib segera menindak kapal ilegal tersebut dan mempertanyakan kenapa izinnya bisa keluar. Apalagi GAK merupakan cagar alam, sehingga tak sembarang izinnya keluar.

Sementara itu, Karo OPS Polda Lampung Kombespol Yosi Hariyoso mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolres Lampung Selatan, AKBP M Syarhan terkait polemik dan penolakan warga. "Sudah komunikasi dengan Kapolres, untuk ditindaklanjuti," katanya.

Asrul Septian Malik

Berita Terkait

Komentar