#haji#kemenag

Saudi Pastikan Pelaksanaan Haji, Kemenag Koordinasi Rencana Operasional

( kata)
Saudi Pastikan Pelaksanaan Haji, Kemenag Koordinasi Rencana Operasional
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab mengumumkan Pemerintah Arab Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji 1442 H dengan protokol pencegahan covid-19 yang ketat. Dengan masa pandemi, penyelenggaraan ibadah haji akan digelar dengan kondisi khusus untuk melindungi jamaah dari penularan virus.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi, mengatakan kepastian penyelenggaraan haji ditunggu masyarakat Muslim Indonesia, bahkan dunia. Namun, Pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan kepastian penyelenggaraan haji, belum ada penjelasan yang terkait rencana operasionalnya.

“Kami tentu bersyukur dengan pengumuman dari Saudi tahun ini ada penyelenggaraan haji. Namun, Saudi baru memastikan adanya penyelenggaraan haji, belum mengumumkan rencana operasionalnya,” tegas Khoirizi di Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Saudi dalam pengumumannya menyebutkan rencana operasional haji tahun ini akan diumumkan di lain waktu. Kami akan segera koordinasikan terkait rencana operasionalnya ini,” sambungnya.

Menurut dia, penjelasan Arab Saudi terkait rencana operasional haji 1442 H sangat penting. Sebab, hal itu akan menjelaskan skema penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. “Apakah akan digelar seperti tahun lalu, hanya diikuti warga Saudi atau ekspatriat yang ada di sana? Atau ada izin untuk pemberangkatan jamaah dari negara luar Saudi, termasuk Indonesia?” ujar Khoirizi.

Khoirizi yang juga Direktur Bina Haji ini mengatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan informasi dari Pemerintah Arab Saudi. Sambil menunggu pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia. Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Dubes Arab Saudi dan Konjen RI di Jeddah terkait tindak lanjut perkembangan informasi haji. 

Menurut dia, apapun keputusan Arab Saudi, pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti. Apalagi, Kemenag bersama Komisi VIII DPR juga sudah melakukan sejumlah persiapan. 

Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Desember 2020, sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50%, 30%, 25%, bahkan hingga 5%.

“Kami juga melakukan serangkaian pembahasan dengan Komisi VIII DPR terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Pembahasan mendekati hasil akhir untuk mencapai kesepakatan bersama antara Kemenag dan DPR,” paparnya.

“Jamaah haji Indonesia juga mulai mengikuti program vaksinasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Jadi, jika nanti memang ada pemberangkatan, mereka sudah memenuhi syarat vaksinasi yang diharuskan Saudi,” tandasnya.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar